SuaraBanten.id - Wali Kota Serang Syafrudin menyebut praktek pungutan liar alias pungli masih marak di Kota Serang, Banten. Syafrudin meminta tim saber pungli Kota Serang lebih aktif meningkatkan pengawasan di lapangan.
Syafrudin mengungkapkan, dirinya mendapati sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya pungli pembuatan KTP, parkir hingga perizinan.
"Terutama di kalangan capil kemudian sektor-sektor lain kemudian perparkiran dan juga di perizinan," kata Syafrudin usai membuka acara sapu bersih pungli di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (19/7/2022).
Syafrudin membeberkan, pungutan liar paling rawan terjadi pada layanan pembuatan KTP di kelurahan. Karenanya, Syafrudin menegaskan dirinya tidak segan memberikan sanksi tegas terhadap pejabat di kelurahan yang nakal.
Baca Juga:DPRD Cilegon Sesalkan Proyek Gagal Bayar, Wali Kota Cilegon Berdalih: Itu Gagal Tagih
"Kemarin juga ada yang ngurus KTP diminta (uang) di Lurah (kelurahan) itu juga termasuk pungli. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan punya komitmen bersama menghilangkan pungli di Kota Serang," kata Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang itu.
Meski demikian, Syafrudin mengingatkan, saat melakukan tindakan tim saber pungli harus lebih dulu melakukan upaya persuasif agar tindakannya terukur.
"Dilihat dulu disurvey dulu kalau sudah benar-benar melakukan pelanggaran baru kita tindak sanksinya," katanya.
Sementara itu, Plt. Inspektur Kota Serang Subagyo mengungkapkan, sudah ada dua kasus pungli yang telah diproses oleh Inspektorat. Pertama pungli pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lama oleh oknum ASN Dinas Perindagkop Kota Serang dan pungli THR kepada pengusaha oleh pejabat Satpol PP.
"Yang Pasar lama kita berikan sanksi sedang dan sudah dipindahkan. Sementara, Satpol PP sudah sanksi berat. Bukan dipecat dibebaskan dari jabatan dan turun pangkat," ujarnya.
Kontributor : Anwar Kusno
