“Pada akhirnya, seruan untuk menurunkan harga tes PCR tak ubahnya hanya sekadar basa-basi pemerintah yang sama sekali tidak bermanfaat bagi publik,” kata Bukhori.
Selain itu, Anggota Komisi Kebencanaan ini mengendus adanya indikasi persaingan bisnis di balik kebijakan syarat wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan.
Hal ini, menurutnya terlihat dari menjamurnya penyedia layanan tes PCR di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis tergantung pada kecepatan hasil tes.
Mereka, kata Bukhori Yusuf, bahkan secara nyata melanggar HET yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebelumnya, yakni Rp 495 ribu (Pulau Jawa dan Bali) dan Rp 525 ribu (luar Pulau Jawa dan Bali) dengan dalih PCR Ekspres.
Baca Juga:Pemerintah Resmi Hapus Cuti Bersama Nataru, Fakta Baru Tewasnya Mahasiswa UNS
Harga yang mereka tawarkan justru lebih tinggi, mulai dari Rp650 ribu, Rp750 ribu, Rp900 ribu, hingga Rp1,5 juta.
“Bisnis tes PCR ini terbukti sangat menggiurkan. Pasarnya selalu ada selama pandemi dan pengadaan impor barangnya didukung oleh insentif pemerintah,” kata Bukhori.
Ia merinci, data menunjukkan bahwa kelompok korporasi nonpemerintah memegang 77,16 persen aktivitas importasi alat kesehatan untuk penanganan pandemi di Tanah Air.
Sedangkan, lanjut Bukhori Yusuf, Pemerintah hanya memegang 16,67 persen dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Dengan demikian, menurutnya, patut diduga kebijakan tes PCR ini merupakan akal bulus kaum pemodal yang memanfaatkan relasi kuasanya dengan petinggi di pemerintahan untuk menjadikan rakyat sebagai sapi perah mereka.
Baca Juga:Jerit PO Bus Jelang Rencana Penerapan PCR Bagi Semua Transportasi: Bisa Sepi Penumpang
Oleh sebab itu, Bukhori Yusuf mendesak Pemerintahan Jokowi untuk segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi pesawat sebagaimana yang sudah diberlakukan saat ini.
