alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kantor Dindikbud Banten Digeledah KPK, Kepala Dindikbud: Saya Tahu dari Media

Hairul Alwan Jum'at, 03 September 2021 | 08:59 WIB

Kantor Dindikbud Banten Digeledah KPK, Kepala Dindikbud: Saya Tahu dari Media
Kepala Dindikbud Banten Tabrani. [Bantennews]

Pengeledahan Dindikbud Banten berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

SuaraBanten.id - Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten digeledah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (31/8/2021) lalu. Kantor Dindikbud Banten digeledah KPK ternyata tidak diketahui Kepaala Dindikbud Banten Tabrani.

Diketahui, pengeledahan Dindikbud Banten berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Berkomentar terkait pengeledahan yang dilakukan KPK, Tabrani mengaku mengatahui ada penggeledahan dari pemberitaan di sejumlah media online.

“Selasa itu, saya ngga tahu. Saya dapat kabar berita dari media. Jadi posisinya enggak ada (di kantor). Saya di Pandeglang sampai jam 12.00 WIB. Setelah dari itu saya ke BPK,” kata Tabrani, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Jakarta Utara Tenggelam Tahun 2060, Prediksi Pemprov DKI

Dalam kesempatan itu, Tabrani memastikan, saat pengadaan lahan dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dindikbud Provinsi Banten.

“Karena ini berurusannya dengan Merah Putih (KPK), saya mah ngga tahu (soal itu),” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, pada Selasa (31/8/2021).

Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dindikbud Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Pada Januari 2020 KPK telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap pengadaan lahan sekolah tersebut.

Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 3 September 2021 Dirilis, Klaim Sekarang!

Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp10 miliar sebagaimana informasi yang dihimpun Bantennews.co.id dari sumber terpercaya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait