SuaraBanten.id - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Banten, disebut Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar tidakefektif dan hanya menjadi seremonial saja.
Menurut Nizar, Pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota langsung menetapkan PSBB, usai kasus Covid-19 pertama muncul di Banten.
Namun, ia mmelihat, kebijakan tersebut hingga kini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kasus Covid-19 di Banten.
“Sejak awal PSBB tidak ada yang efektif. Semua hanya seremonial belaka. Ada posko pengedalian (tapi) tidak ada yang efektif. Kita bisa melihat tolok ukur dari lonjakan kasus (positif) itu juga di luar OTG (orang tanpa gejala) yang tidak terdeteksi,” kata Nizar kepada Bantennews (jaringan Suara.com), Senin (28/12/2020).
Baca Juga:Ahli Sarankan Pakai Masker di dalam Rumah dan Berita Terpopuler Lainnya
Lebih jauh Nizar menyebutkan, lonjakan kasus positif Covid-19 di Banten dalam beberapa pekan terakhir terjadi karena adanya tracing yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 baik tingkat provinsi maupuan kabupaten/kota.
“Hasil tracing menunjukkan indikasi banyak yang terpapar, tapi (statusnya) OTG,” jelasnya.
Politisi Gerindra itu melihat apa yang dilakukan pemerintah masih belum efektif. Di sisi lain, peran stakeholder sangat vital dala, membentuk kesadaran masyarakat untuk menekan penyebaran virus tersebut.
“Kalau saya melihat bukan hanya kebijakan (PSBB) yang tak efektif, tapi juga kesadaran masyarakat juga yanng rendah,” tutupnya.
Baca Juga:Rekomendasi Penutupan Tugu Sampai Titik Nol, Sekda DIY Beri Lampu Hijau
