Ahmad berpendapat, persetujuan DPR sama saja dengan membuat karyawan kontrak dan pekerja outsourcing menjadi tidak memiliki kepastian alias non-job.
Ia juga mempertanyakan kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia, termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depan dengan kontrak seumur hidup.
“Bicara tentang jaminan pekerjaan, mau dari mana kalau nanti perusahaan ingin kontraknya enggak ada batas, bahkan mungkin tinggal mengucapkan selamat meninggal dunia nanti serikat pekerja kalau dengan omnibus law fokus kerja masing-masing kontrak terbatas,” pungkasnya.
Baca Juga:RUU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Pekerja di DIY Sepakat Tak Mogok Kerja
