Kemenkumham Versus Pemkot Tangerang, Arief Siap Mundur Dari Wali Kota

SuaraBanten.id - Perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah makin memanas. Aksi saling lapor dari dua belah pihak terus bergulir di Polres Kota Tangerang.

Menyikapi laporan kemenkumham di Polresta Tangerang yang menjeratnya, Arief mengaku menerima dengan lapang dada. Menurutnya, laporan tersebut merupakan hak institusi.

"Masalah laporan itu nggak apa-apa. Ini kan hak dari warga negara dan institusi, itu akan kami hadapi, kan kami juga menyampaikan laporan yang sama," kata dia usai berorasi di depan pendemo pada Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Arief mengaku hanya memikirkan masyarakat Kota Tangerang. Apalagi, dia dipercaya menjadi kepala daerah selama dua periode.

"Makanya kita ambil hikmahnya. Kan saya hanya memikirkan kepentingan masyarakat. Tapi kalau itu menjadi tanggungjawab konsekuensi saya atas jabatan, ya saya siaplah. Bahkan, kemarin ada pengamat yang menyebut saya bisa diberhentikan, oh saya siap," ujar Wali Kota Tangerang.

Jika ke depannya harus kehilangan jabatan sebagai orang nomor satu di Tangerang, Arief mengaku akan tetap membangun Kota Tangerang meski hanya masyarakat biasa.

"Saya nggak pernah mengejar jabatan jadi wali kota kok. Kalau saya di percaya saya laksanakan dengan baik. Kalau sudah tidak dipercaya nggak apa-apa, saya ingin menjadi rakyat yang masih tetap membangun kota Tangerang," katanya.

Sementara itu Arief menyebut ihwal perkara yang di laporkan pihak Kemenkumham sudah berjalan cukup lama. Kata Arief, bangunan yang saat ini berdiri di atas lahan Kemenkumham dibangun sejak masa kepemimpinan Wahidin Halim yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Banten.

"Ini kan proses nya sudah sangat lama sudah dari zamannya Pak Wahidin. Yang dilaporkan (bangunan diatas lahan Kemenkumham). Gedung MUI itu berdiri tahun 2011 dan yang sekarang jadi mal pelayanan publik itu sudah dibangun sejak 2013," tukasnya.

Saat ini kedua belah pihak yang berseteru telah melaporkan persoalan yang dimulai dari saling sindir ini. Menkumham melalui Biro Hubungan Masyarakat Hukum, dan Kerjasama melaporkan Wali Kota Tangerang atas dugaan penguasaan lahan milik Kemenkumham pada Selasa (12/7/2019) lalu.