Pemprov Banten Siapkan 600 Siswa Masuk Barak TNI, Pengamat Pendidikan Kritik Program

Ia juga meminta sekolah memperkuat layanan konseling, menerapkan pendekatan restoratif, serta menyediakan kegiatan positif melalui olahraga, seni, literasi, dan ekstrakurikuler.

“TNI memiliki fungsi pokok dalam pertahanan negara, bukan sebagai tenaga pendidik atau konselor anak. Batas tegasnya adalah militer tidak boleh masuk ke wilayah tata kelola pembinaan kesiswaan atau ranah pedagogis sekolah,” tegasnya.

Ubaid bahkan mendesak Dindikbud Banten membatalkan program tersebut dan mengembalikan penanganan siswa pada prinsip pendidikan serta perlindungan anak.

Kritik serupa disampaikan Pengurus Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zaenatul Haeri. Ia mempertanyakan efektivitas pembinaan bergaya militer dalam mengubah perilaku siswa secara berkelanjutan.

Menurut Iman, perubahan perilaku selama siswa berada di barak berpotensi hanya muncul karena rasa takut terhadap tekanan dan aturan. Kondisi tersebut belum tentu bertahan ketika siswa kembali ke lingkungan keluarga dan sekolah.

“Ini adalah pendekatan rasa takut ya bukan pemulihan,” kata Iman.

Ia menilai, disiplin positif seharusnya mengajak anak memahami alasan di balik aturan, konsekuensi tindakannya, serta tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan.

Iman juga menekankan pentingnya asesmen terhadap kondisi psikologis, sosial, dan budaya siswa sebelum pemerintah menentukan bentuk pembinaan.

“Jadi yang seharusnya dilakukan adalah asesment kenapa mereka melakukan itu dalam konteks sosial, kebudayaan, relasi anak-anak tersebut dengan geng lokal dan lain seterusnya,” ujarnya.

Baca Juga: Mengabdi Tanpa Henti, Kisah Guru MDA di Lebak yang Tetap Tersenyum Meski Digaji Rp150 Ribu per Bulan