Masih Banyak Anak Putus Sekolah di Tangerang?

SuaraBanten.id - Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, mengambil langkah nyata untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan.

Melalui pembentukan tim lintas sektor, berbagai perangkat daerah hingga kewilayahan dirangkul untuk menginventarisir Anak Tidak Sekolah (ATS) agar mereka dapat kembali belajar sesuai kebutuhan masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan bahwa penanganan ATS memerlukan sinergi menyeluruh.

Oleh karena itu, kolaborasi ini dirancang agar intervensi di lapangan berjalan efektif dan menyasar langsung akar permasalahan.

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo dan DP3AP2KB. Perangkat kewilayahan juga memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak dalam proses validasi data dan pelaksanaan intervensi di lapangan.

Ia menjelaskan, masing-masing perangkat daerah memiliki peran sesuai dengan kewenangan. Bappeda berperan dalam koordinasi perencanaan dan kebijakan lintas sektor, sementara Dinas Pendidikan memastikan akses serta mutu pendidikan.

”Dinas Sosial turut berperan dalam melihat akar persoalan sosial ekonomi keluarga. Sementara Dukcapil membantu menyelesaikan kendala administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akses anak terhadap layanan pendidikan,” kata Wahyudi.

Dia menambahkan, di tingkat kewilayahan, kelurahan dan kecamatan akan diperkuat dalam proses verifikasi. Operator sekolah juga dilibatkan untuk mencocokkan data dengan kondisi faktual di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi anak sekaligus dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Baca Juga: Kemeriahan Ngeropok, Saat Berkah Panjang Mulud Melimpah di Lopang Serang

”Penanganan tidak berhenti pada proses pendataan. Pemkot Tangerang juga menyiapkan pendekatan langsung melalui home visit dengan melibatkan perangkat kewilayahan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus memahami kendala yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan,” papar Wahyudi.

Selain memperluas akses pendidikan, intervensi juga diarahkan pada peningkatan mutu dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Pemkot Tangerang mendorong pembelajaran mendalam, pembiasaan positif serta penguatan sekolah ramah anak sebagai bagian dari upaya menjaga keterikatan anak dengan sekolah.

DP3AP2KB juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan pencegahan pernikahan dini, termasuk pendampingan psikologis bagi anak yang menghadapi trauma, kekerasan maupun persoalan lainnya.

”Dari sisi tata kelola, Pemkot Tangerang akan memperkuat dashboard monitoring terpadu dengan melakukan sinkronisasi data pendidikan, administrasi kependudukan dan data kesejahteraan sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat menjadi basis dalam menentukan kebijakan dan intervensi secara lebih tepat,” kata Wahyudi.

Melalui pembentukan tim lintas sektor, Pemkot Tangerang berkomitmen memperkuat ekosistem pendidikan melalui program Gampang Sekolah. "Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan intervensi berjalan berkelanjutan dan setiap anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan," katanya. [Antara].