-
Teguran untuk SPPG Banyumas Wakil Kepala BGN menegur keras SPPG Banyumas yang lambat mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memberikan tenggat waktu satu bulan sebelum menjatuhkan sanksi skorsing bagi yang melanggar.
-
Apresiasi Capaian Wilayah Lain Nanik memberikan apresiasi kepada pengelola SPPG di Banjarnegara dan Purbalingga yang telah berhasil memperoleh sertifikat kesehatan dapur, berbeda dengan Banyumas yang capaian pendaftaran administrasinya masih sangat rendah.
-
Komitmen Pelayanan dan Keselamatan Selain menekankan pentingnya sertifikasi standar gizi gratis, BGN juga menyoroti dedikasi petugas SPPG di daerah bencana yang tetap melayani masyarakat meskipun menghadapi risiko keselamatan nyawa yang besar.
SuaraBanten.id - Kabar kurang sedap datang bagi para pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Banyumas. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan "kartu kuning" alias peringatan keras terkait lambatnya pengurusan administrasi kesehatan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, secara tegas memerintahkan Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas untuk segera berbenah.
Dalam evaluasi yang dilakukan di Hotel Aston Purwokerto, BGN menyoroti ketertinggalan Banyumas dibandingkan kabupaten tetangga di wilayah eks Karesidenan Banyumas dalam hal kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, sertifikat ini adalah harga mati untuk menjamin keamanan pangan siswa.
Nanik tidak main-main dengan instruksinya. Ia memberikan batas waktu yang sangat ketat bagi dapur-dapur yang belum patuh aturan.
“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” tegas Nanik di hadapan Forkompimda dan mitra SPPG, Kamis (4/12/2025).
Ancaman suspend ini berarti operasional dapur bisa dihentikan sementara, yang tentunya berdampak pada distribusi makanan dan insentif mitra.
Data yang dibuka oleh BGN cukup menohok bagi Kabupaten Banyumas. Berdasarkan catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), perbandingan kepatuhan SLHS di eks Karesidenan Banyumas sangat kontras:
- Kabupaten Banjarnegara: Dari 46 SPPG yang beroperasi, 100% sudah memiliki SLHS.
- Kabupaten Purbalingga: Dari 54 SPPG yang beroperasi, 100% sudah memiliki SLHS.
- Kabupaten Cilacap: Dari 95 SPPG, 44 sudah memiliki SLHS.
Kabupaten Banyumas: Memiliki kuota terbesar (227 SPPG) dan yang beroperasi 116 SPPG. Namun, baru 15 SPPG yang lolos SLHS, dan parahnya, 48 lainnya belum mendaftar sama sekali.
Baca Juga: Ingat! Insentif Rp6 Juta Per Hari Bisa Dipangkas Jika Dapur MBG Tak Sesuai Standar
“Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” tegur Nanik kepada para pengelola di Banyumas.
Salah satu alasan yang sering muncul adalah biaya. Namun, BGN menepis hal tersebut. Kementerian Kesehatan telah menegaskan bahwa proses pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan tidak dipungut biaya administrasi. Biaya hanya timbul untuk uji laboratorium sampel air dan makanan.
“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,” kata Nanik memastikan tidak ada pungli yang memberatkan mitra.
Sebagai bentuk apresiasi, Nanik bahkan berjanji akan mentraktir para pengelola SPPG di Banjarnegara dan Purbalingga yang telah bekerja *gercep* (gerak cepat) mengurus sertifikasi.
“Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya…,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan.
Di sela-sela evaluasi teknis, suasana haru sempat menyelimuti ruangan. Nanik mengajak seluruh hadirin mendoakan para petugas SPPG yang sedang bertaruh nyawa di wilayah bencana banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka tetap bekerja mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum bagi warga terdampak.
Berita Terkait
-
Ingat! Insentif Rp6 Juta Per Hari Bisa Dipangkas Jika Dapur MBG Tak Sesuai Standar
-
Lumpuh Diterjang Banjir, SPPG Aceh Sulap Sekolah Jadi Dapur Umum demi Ratusan Ribu Warga
-
Nasib Relawan MBG di Ujung Tanduk Akibat Kuota Turun? Wakil Kepala BGN: Jangan Ada Pemecatan
-
BGN Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban Tabrakan Mobil MBG
-
Wakil Kepala BGN Sentil Pedas Mitra MBG: Semangka Setipis Tisu
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang, Andra Soni Bakal Minta Bahlil Cabut Kepmen ESDM
-
Ingatkan Semua Pihak, Gubernur Banten : Jangan Coba-coba Pindahkan Badak Jawa dari TNUK
-
Berpotensi Dongkrak PAD, Wali Kota Cilegon Buka Peluang Konser Besar di Stadion Seruni
-
DPRD Cilegon Minta Pemkot Akomodir 5 Usulan Anggaran Prioritas, Dinilai Bisa Dongkrak PAD
-
5 Waktu Terbaik Berangkat dari Tangerang ke Bandung untuk Menghindari Macet