Program Makan Gratis Pemerintah Diduga Ditahan Tokoh Adat Badui: Akankah Ditolak Seperti Dana Desa?

SuaraBanten.id - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai menyasar wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), termasuk masyarakat Suku Badui pedalaman di Kabupaten Lebak, Banten.

Namun, implementasi program yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini harus melewati tahapan krusial persetujuan dari Tokoh Adat Badui.

Sekretaris Desa Kanekes, Medi, menegaskan bahwa meskipun pemerintah berencana melayani masyarakat Badui untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kedaulatan pangan, keputusan akhirnya berada di tangan lembaga adat.

"Program MBG itu harus dimusyawarahkan dengan tokoh adat," kata Medi saat dihubungi di Rangkasbitung di Lebak, Senin.

Masyarakat Suku Badui dikenal sangat kuat memegang teguh aturan Adat Istiadat setempat. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Badui hanya akan menerima program pemerintah sepanjang program tersebut tidak bertentangan dengan lembaga adat mereka.

Contohnya, mereka menerima bantuan pangan berupa beras setelah disepakati tokoh adat, namun menolak program Dana Desa karena dinilai bertentangan dengan adat.

"Saya kira keputusan program MBG itu diterima atau ditolak tergantung hasil kesepakatan tokoh adat," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan dan mendapatkan kesepakatan para tokoh adat sebelum program MBG digulirkan.

"Kita sebagai aparatur desa tentu siap saja untuk melayani masyarakat," ujar Medi, menyatakan kesiapan aparatur desa untuk memfasilitasi.

Baca Juga: Minta Rp20 Ribu ke Ojol, Pemalak Puncak Bogor Tak Berkutik Ditangkap di Warung Gorengan

Ketua Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak, Asep Royani, mengusulkan agar masyarakat Suku Badui segera mendapatkan program MBG karena berada di wilayah 3T.

Program ini dianggap sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.

"Kami sedang mengkaji usulan program MBG wilayah 3T untuk masyarakat Suku Badui," kata Asep.

Urgensi program ini diperkuat oleh Ketua Koordinator Sahabat Relawan Indonesia (SRI), Muhammad Arief Kirdiat.

Ia menyambut positif rencana tersebut karena selama ini kasus kekurangan Gizi di pemukiman Badui banyak menyebabkan berbagai penyakit, termasuk Tuberkulosis (TBC) dan stunting.

"Kami memperkirakan sekitar 4.000 anak Badui yang perlu mendapatkan MBG," katanya, menekankan skala kebutuhan program untuk peningkatan derajat kesehatan. [Antara].