Heboh! Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Tangsel Rp117 Miliar Bikin Geleng-Geleng

SuaraBanten.id - Anggaran keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten tahun 2024 mendadak menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Berbagai alokasi anggaran, mulai dari alat tulis kantor, suvenir dan cinderamata senilai Rp25 miliar, hingga yang paling mencolok, perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar, memicu gelombang pertanyaan.

Sorotan tajam ini pertama kali dibeberkan oleh mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti melalui akun media sosialnya, membuktikan kekuatan media digital dalam memantik diskusi kritis tentang tata kelola pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian masyarakat, termasuk Leony Vitria Hartanti, yang aktif mengawasi Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) 2024.

Menurutnya, LKPD adalah dokumen wajib publikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai wujud komitmen Pemkot Tangsel terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

"Pemkot Tangsel mengapresiasi dan menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel," kata Benyamin dari rumah dinasnya, kepada wartawan, Selasa 23 September 2025.

Benyamin Davnie merinci penggunaan anggaran yang menjadi pertanyaan publik, memberikan gambaran utuh yang seringkali luput dari pandangan sekilas.

Mulai Dari :

Suvenir dan Cinderamata (Rp20,48 Miliar).

Baca Juga: Ledakan Dahsyat di Tangsel, Puslabfor Duga Tabung Gas 12 Kg Jadi Pemicu

Anggaran ini tidak hanya untuk satu pos, melainkan direalisasikan untuk seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan selama satu tahun penuh.

Penggunaannya sangat beragam, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah yang diberikan kepada masyarakat, penghargaan bagi atlet berprestasi, kelembagaan dan manajemen sekolah.

Menariknya, seluruh anggaran suvenir ini dibelanjakan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Tangsel. Ini menunjukkan upaya Pemkot untuk memberdayakan ekonomi lokal.

Konsumsi Rapat dan Pertemuan (Rp60 Miliar).

Anggaran ini mencakup banyak kegiatan, mulai dari pertemuan dengan masyarakat, rapat koordinasi lintas perangkat daerah, forum regional, hingga pertemuan strategis sepanjang tahun 2024.

Fasilitasi kegiatan masyarakat yang telah diprogramkan Pemkot Tangsel juga masuk dalam pos ini, seperti fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebanyak 1.300 jemaah dan berbagai kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.

Ribuan orang terlibat dalam berbagai kegiatan ini, termasuk sosialisasi RT/RW, Musrenbang, peningkatan kualitas SDM pegawai, pemberdayaan PKK dan Posyandu, hingga makan minum saat penanggulangan bencana.

Perjalanan Dinas (Rp117 Miliar)

Angka fantastis ini direalisasikan oleh 37 perangkat daerah, 7 kecamatan, 54 kelurahan, dan 207 UPT sekolah.

Tujuannya beragam, seperti bimbingan teknis, pelatihan/diklat aparatur hingga menghadiri undangan dari pemerintah pusat, provinsi dan melakukan koordinasi terkait pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan publik.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk 12 petugas haji daerah dan pengganti transport masyarakat yang menghadiri kegiatan pelatihan, musyawarah, sosialisasi dan lain sebagainya.

Ini menunjukkan perjalanan dinas bukan semata untuk pejabat, tetapi juga mendukung kapasitas birokrasi dan partisipasi masyarakat.

Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan (Rp38 Miliar)

Anggaran ini adalah operasional selama satu tahun untuk 37 perangkat daerah, 54 kelurahan, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, 35 puskesmas, dan 207 UPT sekolah.

Sebuah kota dengan skala Tangsel tentu membutuhkan dukungan logistik yang masif untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif.

Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp731 Juta)

Angka ini sering disalahpahami. Benyamin menjelaskan bahwa jumlah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan jaringan instalasi listrik kantor.

Sementara itu, pemeliharaan jalan dan irigasi masuk pada kode rekening belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan pagu anggaran sebesar Rp538 miliar, sebuah alokasi yang jauh lebih besar dan menunjukkan fokus Pemkot pada infrastruktur utama.

Dana Bantuan Sosial (Rp136 Juta)

Dana ini diberikan kepada kelompok masyarakat atas usulan melalui proposal yang masuk ke Pemkot Tangsel.

"Jumlah tersebut untuk dua lembaga panti yang mengajukan proposal bantuan sosial," jelas Benyamin, menandakan bahwa bansos ini bersifat spesifik dan terukur.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menganggarkan Rp648,1 miliar untuk pengentasan kemiskinan.

Berbagai kegiatan dilakukan di beberapa perangkat daerah, termasuk perbaikan rumah umum tidak layak huni (RUTLH) sebanyak 500 rumah setiap tahun, perbaikan sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan masyarakat semesta (UHC) untuk 284.229 masyarakat dengan pagu anggaran Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, jaminan pekerja rentan, pelatihan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Hasilnya cukup membanggakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel sebesar 2,36 persen, menjadikannya terendah se-Banten.

Angka pengangguran juga terendah di Banten sebesar 5,09 persen. Ini menunjukkan bahwa program-program Pemkot Tangsel memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Tangsel menegaskan terus berkomitmen untuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dengan mempublikasi LKPD secara terbuka melalui situs resmi.

"LKPD ini juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegasnya.

Mekanisme pengawasan lainnya juga melibatkan legislatif, Inspektorat Daerah, forum konsultasi publik, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kontributor : Wivy Hikmatullah