DPRD Cilegon Soroti Kobaran Api di Pertamina Tanjung Sekong, DLH Diminta Turun Tangan

SuaraBanten.id - Kobaran api yang muncul mendadak dari fasilitas PT Pertamina Energy Terminal LPG Tanjung Sekong atau yang kerap disebut Pertamina Tanjung Sekong tidak hanya meninggalkan kepulan asap hitam, tetapi juga jejak kepanikan di benak warga sekitar.

Insiden kobara api Pertamina Tanjung Sekong yang disebut sebagai aktivitas flaring (pembuangan gas) ini turut disoroti Komisi IV DPRD Cilegon yang secara tegas meminta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon turun tangan dan menuntut kejelasan dari manajemen Pertamina.

Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Saiful Basri mengatakan, meski tidak ada kerugian materi yang dilaporkan, dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kobaran api Pertamina Tanjung Sekong tanpa pemberitahuan dianggap sebagai masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh.

"Saya turut prihatin, walaupun warga gak mengalami kerugian materi, tapi setidaknya mereka sempat panik karena berada dekat perusahaan itu," katanya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id) menyuarakan keprihatinannya, Minggu 20 Juli 2025.

Saiful Basri menyoroti masalah utama dalam insiden tersebut yakni pada kegagalan komunikasi Pertamina Tanjung Sekong.

Menurutnya, aktivitas teknis seperti flaring seharusnya diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar untuk mencegah kepanikan massal.

Ia menyoroti warga yang tinggal di kota industri seperti Cilegon memiliki ingatan kolektif yang sensitif terhadap potensi bencana.

"Kalau memang flaring, alangkah baiknya diinformasikan terlebih dahulu supaya tidak ada kegaduhan. Masyarakat kita ini punya pengalaman traumatis terhadap bencana-bencana industri," ucap wakil rakyat dari Dapil Grogol-Pulomerak itu.

Tak cuma melontarkan kritik terhadap insiden tersebut, Saiful Basri secara resmi mendorong eksekutif, dalam hal ini DLH Kota Cilegon, untuk segera bertindak.

Baca Juga: Kobaran Api di PT Pertamina Tanjung Sekong Picu Kepanikan Warga, Ada yang Sudah Siap Mengungsi

Ia meminta DLH untuk tidak pasif dan segera menindaklanjuti insiden tersebut langsung ke pihak Pertamina Tanjung Sekong.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan penjelasan yang transparan dan memastikan prosedur pemberitahuan di masa depan benar-benar dijalankan.

"Saya harap DLH bisa berkomunikasi dengan mereka, Kalau memang lagi flaring sampai kapan, bagaimana atau ada apa itu perlu ditanyakan, supaya jelas dan masyarakat gak khawatir kalau terjadi lagi," kata Basri, menekankan pentingnya akuntabilitas dan pencegahan.

Di sisi lain, Kepala DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, mengakui bahwa aktivitas yang terjadi di Pertamina memang tidak terjadwal.

Ia membenarkan bahwa flaring adalah hal yang lumrah dalam operasi industri, namun ia menggarisbawahi sifat mendadak dari insiden kali ini.

"Memang flaring yang di Pertamina tadi itu tidak terencana, tidak seperti yang di Lotte kemarin itu karena mungkin terjadi sesuatu sehingga harus ada pembuangan," ungkapnya.

Pernyataan Sabri seolah mengonfirmasi poin utama yang disorot oleh DPRD: adanya aktivitas tak terencana yang berpotensi bahaya namun tidak dikomunikasikan dengan baik.

Saat ini, bahkan DLH sebagai lembaga pengawas lingkungan mengaku masih dalam posisi menunggu informasi resmi dari perusahaan mengenai pemicu sebenarnya dari flaring darurat tersebut.

"Nanti kita masih menunggu informasi dari perusahaannya sebenarnya apa yang terjadi,” tutupnya.