Ratusan Ojol Kepung Pendopo Gubernur Banten, Tolak 'Ongkos Murah' dan Minta Naikan Argo

SuaraBanten.id - Ratusan driver ojek online (ojol) se-Serang Raya menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten Lama, Kota Serang, Banten, Selasa 20 Mei 2025.

Selama unjuk rasa berlangsung di Pendopo Gubernur Banten Lama, ratusan ojol itu mematikan seluruh layanan aplikasi ojek online mereka. Dalam aksi tersebut, mereka menolak ongkos murah dan meminta kenaikan argo.

Ratusan ojol itu memulai aksi mereka sejak pukul 08.00 WIB, beberapa perwakilan massa aksi diterima dan sempat melakukan dialog bersama Gubernur Banten, Andra Soni dan sejumlah kepala OPD Pemprov Banten di Aula Pendopo Gubernur Banten Lama.

Usai berdialog dengan Gubernur Banten, salah satu massa aksi, Dodi Munir mengatakan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para driver ojol terhadap kebijakan pihak aplikator yang dinilai merugikan dan menyiksa.

Baca Juga: Wagub Banten Masukan 'Anak Nakal' ke Asrama Militer, Tiru Kebijakan Kang Dedi Mulyadi?

"Ini menurut kami adalah bentuk penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Ibaratnya lintah darat menghisap darah rakyatnya sendiri," kata Dodi ditemui usai berdialog dengan Gubernur Banten, Andra Soni, Selasa 20 Mei 2025.

Kata dia, sejumlah program yang dilakukan aplikator dengan memberikan promo dan diskon kepada customer justru merugikan para driver ojol karena menurunkan pendapatan para driver ojol.

"Bahwa program-program aplikator itu sangat menyiksa. Bapak mungkin pengguna gojek, di gojek itu ada namanya program aceng, argo goceng. Ada program slot di Grab, itu argonya cuma Rp6 ribu untuk 4 kilometer pertama," terangnya.

"Sekarang uang Rp5 ribu, Rp6 ribu cuma buat ke toilet, enggak bisa buat makan," sambung Dodi.

Selain itu, dikatakan Dodi, pihaknya meminta kepada pihak aplikator untuk lebih meningkatkan harga argo kendaraan dari harga semula sekitar Rp8 ribu untuk 4 kilometer pertama.

Baca Juga: Soroti Warga Baduy Terpatuk Ular, Gubernur Banten Minta Persiapkan Anti-bisa

"Jadi minta argonya dinaikan, untuk naiknya berapa? Silahkan dipikirkan oleh aplikator dan pemerintah, kira-kira berapa pantasnya argo. Jangan Rp5 ribu, Rp6 ribu, enggak manusiawi itu," ujarnya.

Karenanya, Dodi menyampaikan, pihaknya berharap Gubernur Banten Andra Soni turut membantu agar persoalan yang dihadapi oleh driver ojol tersampaikan ke pemerintah pusat agar ada regulasi yang dapat melindungi profesi ojol.

"Ini hak kami, pemerintah wajib melindungi kami. Saya minta tolong program itu dihilangkan, itu lintah darat yang menghisap rakyatnya," ujar Dodi.

"Kami minta Pemprov Banten agar lebih memperhatikan kami, karena tidak asal perlindungan ojol. Makanya aplikator bertindak semena-mena terhadap kami. Jadi tolong lindungi kami dengan undang-undang," imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar Gubernur Banten turut memberikan fasilitas bagi para driver ojol untuk mudah mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kesejahteraan bagi para driver ojol.

"Kami minta Bapak Andra Soni memberikan instruksi kepada bawahannya agar melindungi kami dengan BPJS. Dan alhamdulillah beliau sudah menginstruksikan dan sedang menggodok perda untuk ini," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengakui telah menerima sejumlah tuntutan dari para driver ojol, termasuk meminta agar Pemprov Banten turut menyampaikan ke pihak aplikator terkait keluhan yang dirasakan.

"Kami akan ikut komunikasikan agar supaya ojol ini regulasinya (aplikator) dapat melindungi profesi mereka," kata Andra Soni.

Selain itu, Andra Soni bersedia mengakomodir para driver ojol untuk bisa masuk ke dalam kategori tenaga kerja rentan sehingga mendapatkan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang bisa kita tindak lanjuti terkait dengan kepesertaan BPJS, dan ada yang sedang kita proses jaminan sosialnya bagi tenaga kerja rentan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan sudah sampai Bampem Perda dan nanti akan disempurnakan bagaimana ojol bisa masuk di dalamnya," ungkap Andra.

Kontributor : Yandi Sofyan