Rencana Pelepasan Aset JLS Disoal, DPRD Cilegon Minta Helldy Agustian Tak Gegabah

SuaraBanten.id - Anggota DPRD Kota Cilegon mewanti-wanti Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian tidak gegabah terkait rencana penyerahan aset Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kota Cilegon, Banten.

Rencana penyerahan aset JLS kepada pemerintah pusat itu pun kini disoal Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar. Ia mengingatkan Wali Kota Cilegon tidak gegabah soal kebijakan perubahan status JLS.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membidangi aset itu menyarankan Wali Kota Cilegon punya pertimbangan komprehensif terkait penyerahan aset JLS ke pemerintah pusat.

“Singkatnya adalah kebijakan yang akan dilakukan terkait perubahan status JLS harus ada persetujuan dari DPRD. Wali Kota tidak boleh gegabah, harus ada pertimbangan yang komprehensif terkait kebijakan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Erik Airlangga membantah JLS kurang bermanfaat untuk masyarakat Cilegon. Menurutnya, keberadaan JLS dapat mempermudah akses dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Cilegon.

“Program Wali Kota dulu itu dengan membuka JLS itu membuka akses orang yang ada di Cikerai, Bulakan, Bagendung dan lain-lain. Semula mereka untuk mengakses ke jalan protokol itu sangat jauh,” kata Erik, Minggu (31/3/2024).

Erik khawatir jika Pemkot Cilegon menyerahkan JLS kepada pemerintah pusat akan mempersulit akses dan mobilitas masyarakat Kota Cilegon.

“Kalau misalnya JLS diberikan ke pusat, jalan itu akan dijadikan ring road misalnya, maka akses masyarakat akan menjadi sulit,” ujarnya.

Soal biaya pemeliharaan jalan akses Cilegon ke Pantai Anyer itu, Pemkot Cilegon dapat mengajukan kepada pemerintah pusat.

“Tinggal komunikasi saja Pemkot Cilegon dengan pemerintah pusat meminta bantuan. Kan saat ini sudah dilakukan, banyak bantuan dari pusat untuk wilayah Kota Cilegon,” ucapnya.

Karenanya, Erik meminta Pemkot Cilegon berhati-hati sebelum mengambil kebijakan melepas JLS kepada pemerintah pusat.

Erik juga mengingatkan agar jeli menentukan pemimpin Kota Cilegon ke depan. Seorang kepala daerah menurut Erik mesti menjadi solusi untuk warganya.

Memiliki inovasi dan menjadi pemecah masalah bukan yang cenderung menghidari masalah. Melepas aset yang sudah diperjuangkan pemimpin sebelumnya.

“Ini kan sudah berkali-kali Walikota ingin melepas JLS ke provinsi dan ke pusat. Maka ke depan, masyarakat Cilegon itu jangan sampai salah pilih Wali Kota,” ujarnya.