SuaraBanten.id - Ratusan perangkat desa (Prades) di Kabupaten Lebak, Banten sudah tiga bulan belum menerima honor. Karenanya, mereka harus berhutang untuk biaya kebutuhan hidup dan operasional pemerintah desa.
Kepala Desa Cirendeu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, Herdiana mengatakan, sejak Januari hingga pertengahan Maret 2024 pihaknya belum mengetahui terkait pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
Belum cairnya dana desa mengakibatkan prades di tempatnya memimpin belum menerima honor hingga terpaksa harus berhutang untuk kebutuhan hidup bahkan untuk operasional desa
“Keterlambatan pencairan tersebut mengakibatkan Prades belum menerima honor dan terpaksa harus berhutang untuk menutupi operasional desa,” kata Herdiana dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (19/3/2024).
Herdiana mengaku telah mempertanyakan masalah tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Lebak.
Meski demikian, pihak DPMD Lebak juga belum bisa memastikan kapan ADD bakal dicairkan. Padahal, kebutuhan biaya operasional desa di lapangan cukup besar.
“Biaya operasional dan honor Prades ini penting. Karena terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau ADD-nya enggak cair-cair, maka akan berdampak terhadap pelayanan dan itu tidak kita inginkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Lebak Oktavianto Arief Ahmad mengatakan, biasanya kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan Januari atau maksimal Februari.
Namun, lantaran pelaksanaan pileg dan Pilpres lalu, larangan kumpul-kumpul menjelang pencoblosan maka kegiatan Musdes dilaksanakan pada akhir Februari 2024.
“Saat ini sebagian desa telah melaksanakan Musdes dan tahapan berikutnya agar ADD bisa dicairkan, desa harus menginput APBD ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskudes),” paparnya.
Kata dia, dari data hasil rekapitulasi di DPMD Lebak, jumlah desa yang telah menginput APBDes ke Siskudes baru 260 desa lebih.
“Kita udah rekap dan baru ada 260 desa yang menginput APBDes ke Siskudes. Sisanya masih berproses,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kentang hingga Wortel Lokal Siap Masuk Dapur MBG, Pendapatan Petani Lokal Berpotensi Naik
-
Bulog Gerak Cepat Tindaklanjuti Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Gudang Karawang
-
Gunung Anak Krakatau Siaga, Badan Geologi: Isu Tsunami Hoaks, Warga Banten-Lampung Harap Tenang
-
Terminal 2F Soetta Resmi Jadi Pusat Keberangkatan Jamaah Umrah
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas Hingga 15 Hektare
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban