Revitaliasi Kantor Gubernur Banten Habiskan Rp6,6 Miliar, Tapi Masih Banyak Warga Tinggal di Rumah Peot

SuaraBanten.id - Revitalisasi Kantor Gubernur Banten diperirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp6,6 miliar. Kantor tempat Pj Gubernur Banten, Al Muktabar itu kini telah mempunyai perwajahan baru.

Saat ini, Kantor Gubernur Banten terdapat bangunan baru yang membuat tampilannya tampak megah. Sejumlah pilar-pilar beton pun menambah kemegahan kantor orang nomor satu di Provinsi Banten itu.

Diketahui, bangunan itu merupakan hasil dari revitalisasi teras Kantor Gubernur Banten yang tepat menghadap ke lapangan upacara Setda Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Berdasarkan informasi, proyek revitalisasi Kantor Gubernur Banten itu menghabiskan anggaran sebesar Rp6,6 miliar yang bersumber dari APBD Banten 2023.

Menurut informasi bangunan mirip dengan muka istana itu sebentar lagi rampung, tampak beberapa pekerja juga masih melakukam sejumlah aktifitas.

Namun, sayanynya kemegahan kantor Gubernur Banten itu tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat yang masih tinggal di rumah.

Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada mengatakan, proyek revitalisasi Kantor Gubernur Banten seharusnya tidak menjadi prioritas.

Menurutnya, kemegahan wajah baru kantor Gubernur Banten itu sangat kontras dengan ribuan rumah warga yang tak layak huni.

"Kemegahan kantor Gubernur Banten itu nampak kontras dengan ribuan rumah warga yang tidak layak huni di Banten," kata Uday dikutip dari BantenNews (Jaringan SuaraBanten.id), Kamis (29/2/2024).

"Tak perlu jauh-jauh untuk melihatnya, cukup keliling di Kota Serang, pasti kita temukan pemandangan memilukan itu. Belum lagi di kabupaten/kota lainnya, terutama di wilayah Banten Selatan," ujarUday.

Kata Uday, revitalisasi yang dilakukan Pemprov Banten lebih kepada kepantasan dan kepatutan. Terlebih, bangunan itu juga terbilang masih layak dan bagus.

"Kalaupun perlu perbaikan, sekedarnya saja yang tidak menelan anggaran hingga Rp 6,6 milyar. Sebenarnya ini soal kepantasan dan kepatutan. Mana yang harus menjadi prioritas utama," katanya.

Padahal, lanjut Uday, seharusnya Pemprov Banten lebih mengutamakan pembangunan yang lebih bersifat pelayanan. Salah satunya membangun rumah singgah bagi keluarga pasien di dekat RSUD Banten.

"Saya juga nggak habis fikir, sekedar usulan masyarakat agar di lingkungan RSUD Banten supaya dibangunkan rumah singgah untuk keluarga pasien istirahat, yang disetujui Ketua DPRD dan Pj Gubernur yang saat itu masih menjadi Sekda, hingga kini tak pernah dilaksanakan," ungkapnya.

"Padahal itu riil menjadi kebutuhan saudara-saudara kita, terutama yang berasal dari wilayah selatan Banten. Yang dibangun justru Rumah Duka/Jenazah. Siapa yang mau membiarkan anggota keluarga yang meninggal di RSUD kemudian didiamkan di sana?," tandasnya.