11 Kepala OPD dan Jabatan Eselon 2 Banten Kosong, Al Muktabar Singgung Penghematan Aggaran

SuaraBanten.id - Sebanyak 11 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II Pemprov Banten mengalami kekosongan jabatan hingga awal Januari 2024 ini.

Meski sejumlah OPD dan jabatan eselon II kosong, Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap berjalan.

Hingga kini, Al Muktabar juga belum memastikan kapan akan melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi 11 jabatan eselon II yang kosong itu.

Diketahui, sebelas jabatan eselon II Pemprov Banten yang kosong itu yakni, Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan serta Biro Organisasi.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Sawah Luhur Tewas Gantung Diri, Faktor Ekonomi Diduga Jadi Penyebab

Untuk memastikan progran OPD tetap berjalan, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menunjuk Plt Kepala OPD yang berasal dari pejabat eselon II yang ada.

"Saya memandang organisasi yang ada kita masih bisa jalankan. Organisasi (berjalan) efektif dan efisien. Dan ini terbukti tercapainya program-program yang dicanangkan Pemprov Banten, ada penghematan (anggaran) boleh dilihat hasilnya," kata Al Muktabar dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (9/1/2024).

Kata Al Muktabar, hingga saat ini beban kerja OPD masih bisa terpenuhi dan terdapat penghematan meski ada belasan pejabat eselon II yang kosong.

"Masih terpenuhi, dan ada penghematan dalam berbagai hal. Dan itu yang jadi prinsip," kata Muktabar.

Soal sorotan pejabat eselon II yang rangkap jabatan dari Komisi I DPRD Banten, Al Muktabar justru menyebut hingga saat ini roda pemerintahan tetap berjalan.

Baca Juga: Banjir Kiriman Bogor Genangi Perumahan Orchird Garden Pamulang Tangsel

"Di (internal) kita ada fungsi pendampingan, perkuatan APIP. Memang semua kurangnya ada, tapi secara umum (roda) pemerintahan tetap berjalan," ujarnya.

Saat ditanya apakah akan ada open bidding, Muktabar mengaku, pihaknya melihat kemungkinan tersebut.

"Tergantung kebutuhan organisasi, (open bidding) kita gulirkan. Kan ada aturannya," tandasnya.