SuaraBanten.id - Sebanyak 11 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II Pemprov Banten mengalami kekosongan jabatan hingga awal Januari 2024 ini.
Meski sejumlah OPD dan jabatan eselon II kosong, Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap berjalan.
Hingga kini, Al Muktabar juga belum memastikan kapan akan melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi 11 jabatan eselon II yang kosong itu.
Diketahui, sebelas jabatan eselon II Pemprov Banten yang kosong itu yakni, Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan serta Biro Organisasi.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Sawah Luhur Tewas Gantung Diri, Faktor Ekonomi Diduga Jadi Penyebab
Untuk memastikan progran OPD tetap berjalan, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menunjuk Plt Kepala OPD yang berasal dari pejabat eselon II yang ada.
"Saya memandang organisasi yang ada kita masih bisa jalankan. Organisasi (berjalan) efektif dan efisien. Dan ini terbukti tercapainya program-program yang dicanangkan Pemprov Banten, ada penghematan (anggaran) boleh dilihat hasilnya," kata Al Muktabar dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (9/1/2024).
Kata Al Muktabar, hingga saat ini beban kerja OPD masih bisa terpenuhi dan terdapat penghematan meski ada belasan pejabat eselon II yang kosong.
"Masih terpenuhi, dan ada penghematan dalam berbagai hal. Dan itu yang jadi prinsip," kata Muktabar.
Soal sorotan pejabat eselon II yang rangkap jabatan dari Komisi I DPRD Banten, Al Muktabar justru menyebut hingga saat ini roda pemerintahan tetap berjalan.
Baca Juga: Banjir Kiriman Bogor Genangi Perumahan Orchird Garden Pamulang Tangsel
"Di (internal) kita ada fungsi pendampingan, perkuatan APIP. Memang semua kurangnya ada, tapi secara umum (roda) pemerintahan tetap berjalan," ujarnya.
Saat ditanya apakah akan ada open bidding, Muktabar mengaku, pihaknya melihat kemungkinan tersebut.
"Tergantung kebutuhan organisasi, (open bidding) kita gulirkan. Kan ada aturannya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kosambi Tangerang Mencekam, Warga Bakar Truk Tanah dan Bentrok dengan Polisi, Ini Penyebabnya
-
Oknum Polisi Ditpolairud yang Aniaya Warga Hingga Tewas Ditahan di Polda Banten
-
PSI Banten Minta Kaesang Tetap Jadi Ketua Umum hingga 2029: Kami Mohon Mas Ketum Terus Jadi Imam Kami
-
Diamuk Massa, Begini Kondisi Sopir Truk Tronton Ugal-ugalan di Tangerang yang Tabrak Sejumlah Pengendara
-
Luas Lebak Lebih dari Sepertiga Tanah Jawara, Begini Cara Airin Bangun Banten Selatan
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Ustaz di Serang Dipolisikan Gegara Remas Payudara Seorang Remaja Putri
-
Dewan Pers Dukung Penuh BRI Fellowship Journalism 2025
-
Publikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024, BRI Sebutkan Perlu Penguatan Daya Beli
-
Paguyuban Warga Sunda Cilegon Dukung Robinsar-Fajar di Pilkada Cilegon 2024
-
Oknum Polisi Ditpolairud Polda Banten Diduga Aniaya Wanita Hingga Tewas Karena Mabuk