SuaraBanten.id - Sebanyak 11 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II Pemprov Banten mengalami kekosongan jabatan hingga awal Januari 2024 ini.
Meski sejumlah OPD dan jabatan eselon II kosong, Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap berjalan.
Hingga kini, Al Muktabar juga belum memastikan kapan akan melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi 11 jabatan eselon II yang kosong itu.
Diketahui, sebelas jabatan eselon II Pemprov Banten yang kosong itu yakni, Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan serta Biro Organisasi.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Sawah Luhur Tewas Gantung Diri, Faktor Ekonomi Diduga Jadi Penyebab
Untuk memastikan progran OPD tetap berjalan, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menunjuk Plt Kepala OPD yang berasal dari pejabat eselon II yang ada.
"Saya memandang organisasi yang ada kita masih bisa jalankan. Organisasi (berjalan) efektif dan efisien. Dan ini terbukti tercapainya program-program yang dicanangkan Pemprov Banten, ada penghematan (anggaran) boleh dilihat hasilnya," kata Al Muktabar dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (9/1/2024).
Kata Al Muktabar, hingga saat ini beban kerja OPD masih bisa terpenuhi dan terdapat penghematan meski ada belasan pejabat eselon II yang kosong.
"Masih terpenuhi, dan ada penghematan dalam berbagai hal. Dan itu yang jadi prinsip," kata Muktabar.
Soal sorotan pejabat eselon II yang rangkap jabatan dari Komisi I DPRD Banten, Al Muktabar justru menyebut hingga saat ini roda pemerintahan tetap berjalan.
Baca Juga: Banjir Kiriman Bogor Genangi Perumahan Orchird Garden Pamulang Tangsel
"Di (internal) kita ada fungsi pendampingan, perkuatan APIP. Memang semua kurangnya ada, tapi secara umum (roda) pemerintahan tetap berjalan," ujarnya.
Saat ditanya apakah akan ada open bidding, Muktabar mengaku, pihaknya melihat kemungkinan tersebut.
"Tergantung kebutuhan organisasi, (open bidding) kita gulirkan. Kan ada aturannya," tandasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Ancam Lapor MK Jika TNI, Polri dan Pejabat Negara Tak Netral Pada Pilkada Banten 2024
-
Kisah Pilu Keluarga Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Tol Cipularang, Tinggal di Rumah Tak Layak, Anak Putus Sekolah
-
Firasat Istri Sopir Truk Sebelum Kecelakaan Tol Cipularang: Jantung Deg-degan, Anak Nangis Terus
-
Keluarga Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Tol Cipularang Mohon Keringanan Hukuman: Anak-Anaknya Masih Kecil
-
Kabar Nahas Kecelakaan Tol Cipularang Buat Istri Sopir Truk Pingsan dan Tak Bisa Tidur Nyenyak
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Tinjau Penanganan Banjir di Tangerang, Al Muktabar Dorong Pembuatan Turap Permanen
-
5 Produk yang Dijual di Blibli
-
Angka Pengangguran Turun, Helldy Agustian Klaim Terendah Sejak Cilegon Berdiri
-
TPA Rawa Kucing Bakal Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif Seperti Batu Bara
-
Pj Wali Kota Tangerang Intruksikan PUPR Bangun Turap di Wilayah Rawan Banjir