Angka Partisipasi Sekolah di Banten Rendah, Masih di Bawah Rata-Rata Nasional

SuaraBanten.id - Angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten terbilang rendah. Hal tersebut bahkan diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani.

Tabrani mengaku Angka Partisipasi Sekolah (APS) masih di bawah angka rata-rata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, APS di Provinsi Banten sebesar 68,94 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah nasional sekitar 73,09 persen.

Tabrani mengatakan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 jadi momentum bagi Dindikbud untuk mengejar ketertinggalan APS di Banten.

"Ada ketertinggalan yang harus kita kejar yaitu angka partisipasi sekolah di Banten yang beberapa hal masih di bawah rata-rata nasional," kata Tabrani dikutip dari Bantennews.co.id (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (2/5/2023).

"Mudah-mudahan di 2023 ini bisa kita kejar. Marginnya di Banten itu 69,73 dan nasional itu 73,09 berapa yang ngga hafal. Artinya masih ada selisih margin sekitar 3 persen yang harus kita susul,” imbuhnya.

Tabrani mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang membuat angka partisipasi sekolah di Banten rendah, salah satunya masyarakat lebih memilih pendidikan non formal di pondok pesantren ketimbang pendidikan formal.

Selain itu, daya jangkau sekolah yang mungkin jauh masyarakat untuk mengakses pendidikan.

“Kita mengajak semua, terutama pendidikan non formal atau pondok pesantren agar anak-anak usia SMA dan SMK mau mengikuti pendidikan formal SMA dan SMK,” jelasnya.

Baca Juga: Kekuatan Besar Dinasti Politik Keluarga Ratu Atut Chosiyah di Banten Dibongkar: Bukan Kemajuan, Tapi Kemunduran

Sementara, Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan berbagai kebijakan agar partisipasi sekolah di Banten meningkat.

“Untuk kewenangan Provinsi untuk SMA/SMK terus kita galakkan dengan kita membuat unit sekolah baru dan ruang kelas baru terus kita tingkatkan,” kata Al Muktabar.

Menurutnya, proses pembelajaran ke depan harus bisa dilakukan secara hybrid untuk meningkatkan cakupan jumlah siswa.

“Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkomplementer proses pembelajaran dengan hiybrid, sehingga nanti bisa meningkatkan cakupan jumlah siswa yang terakses ke pendidikan di SMA, SMK, dan SKH,” ungkapnya.

Terlebih, ada ribuan pesantren serta sekolah yang berstruktur agama dari Kementerian Agama secara fasilitas pendidikan dapat meningkatkan SDM.

“Secara keseluruhan bahwa kita terus hadir dalam rangka meningkatkan SDM termasuk juga peran serta masyarakat,” tuturnya.