SuaraBanten.id - Ribuan warga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengantri hingga berdesakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM, program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai.
"Kami hingga sore ini masih belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang dipusatkan di Kecamatan Rangkasbitung," kata Eni (40) warga Bojongmanik Kabupaten Lebak, Sabtu (3/12/2022).
Masyarakat yang menerima bantuan itu terdiri dari subsidi BBM, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Keluarga penerima manfaat (KPM) sejak pagi sudah antrian, karena mereka datang dari sembilan kecamatan antara lain Maja, Bojongmanik, Leuwidamar, Cimarga, Kalanganyar, Rangkasbitung, Warunggunung, Cibadak dan Cikulur.
Penyaluran dana BLT itu dipusatkan di Kecamatan Rangkasbitung, sehingga terjadi antrian dan saling berdesakan.
"Kami berharap penyaluran BLT itu, sebaiknya di masing-masing kecamatan," ujar Eni.
Dirinya menerima BLT melalui PKH sebesar Rp1,3 juta untuk kebutuhan bahan pokok, pendidikan anak dan kesehatan.
Selama ini, kata dia, PKH cukup membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Bahkan, dirinya sudah dua tahun menerima PKH, sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga, karena dua anaknya bisa melanjutkan pendidikan di SMP dan SMA.
"Kami berharap tahun depan PKH tetap digulirkan kembali oleh pemerintah," katanya.
Begitu juga warga penerima BLT lainnya, Agus (45) warga Kalanganyar Kabupaten Lebak menyatakan dirinya terpaksa mengantri selama empat jam dari pagi hingga siang menerima dana subsidi BBM sebesar Rp600 ribu.
Meski antrian panjang, dia cukup senang setelah menerima dana subsidi BBM itu. "Kami menggunakan dana itu untuk keperluan membeli bahan pokok," tuturnya.
Sementara itu, Manager Dukungan Umum Kantor Pos Rangkasbitung Kabupaten Lebak Susan Ratna Dewi mengatakan warga yang menerima bantuan sosial itu sebanyak 139 ribu dengan total Rp150 miliar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Masyarakat memperoleh dana BLT bervariasi mulai Rp600 ribu hingga Rp1,3 juta/KPM.
"Kami minta warga yang menerima BLT dari pemerintah itu digunakan untuk pendidikan anak juga tidak untuk konsumtif," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi
-
Cerita Suara Dentuman Kagetkan Warga Pandeglang: Rumah Hancur Meledak, Penghuni Berhamburan
-
Seorang Nelayan di Pandeglang Tewas Mengenaskan Usai Rumahnya Meledak Diduga Karena Bom Ikan
-
Wali Murid SDIP Pamulang Murka, Sebut Rektor UIN Syarif Hidayatullah Tak Cerminkan Sosok Pendidik
-
Masih Banyak Anak Putus Sekolah di Tangerang?