SuaraBanten.id - Ribuan warga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengantri hingga berdesakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM, program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai.
"Kami hingga sore ini masih belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang dipusatkan di Kecamatan Rangkasbitung," kata Eni (40) warga Bojongmanik Kabupaten Lebak, Sabtu (3/12/2022).
Masyarakat yang menerima bantuan itu terdiri dari subsidi BBM, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Keluarga penerima manfaat (KPM) sejak pagi sudah antrian, karena mereka datang dari sembilan kecamatan antara lain Maja, Bojongmanik, Leuwidamar, Cimarga, Kalanganyar, Rangkasbitung, Warunggunung, Cibadak dan Cikulur.
Penyaluran dana BLT itu dipusatkan di Kecamatan Rangkasbitung, sehingga terjadi antrian dan saling berdesakan.
"Kami berharap penyaluran BLT itu, sebaiknya di masing-masing kecamatan," ujar Eni.
Dirinya menerima BLT melalui PKH sebesar Rp1,3 juta untuk kebutuhan bahan pokok, pendidikan anak dan kesehatan.
Selama ini, kata dia, PKH cukup membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Bahkan, dirinya sudah dua tahun menerima PKH, sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga, karena dua anaknya bisa melanjutkan pendidikan di SMP dan SMA.
"Kami berharap tahun depan PKH tetap digulirkan kembali oleh pemerintah," katanya.
Begitu juga warga penerima BLT lainnya, Agus (45) warga Kalanganyar Kabupaten Lebak menyatakan dirinya terpaksa mengantri selama empat jam dari pagi hingga siang menerima dana subsidi BBM sebesar Rp600 ribu.
Meski antrian panjang, dia cukup senang setelah menerima dana subsidi BBM itu. "Kami menggunakan dana itu untuk keperluan membeli bahan pokok," tuturnya.
Sementara itu, Manager Dukungan Umum Kantor Pos Rangkasbitung Kabupaten Lebak Susan Ratna Dewi mengatakan warga yang menerima bantuan sosial itu sebanyak 139 ribu dengan total Rp150 miliar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Masyarakat memperoleh dana BLT bervariasi mulai Rp600 ribu hingga Rp1,3 juta/KPM.
"Kami minta warga yang menerima BLT dari pemerintah itu digunakan untuk pendidikan anak juga tidak untuk konsumtif," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban