SuaraBanten.id - Penjabat atau Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut ada sebanyak 2.057 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Banten.
Hal tersebut diungkapkan saat mantan Sekda Provinsi Banten itu mengawal kedatangan vaksin PMK bersama Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kargo 520, Tangerang, Banten, Senin (4/7/2022).
Dari ribuan kasus hewan ternak yang positif PMK, ia mengungkap julah terbanyak ada di wilayah Tangerang yakni mencapai 843 hewan ternak.
Al Muktabar memaparkan, pemerintah sangat serius menangani wabah PMK pada binatang ternak. Al Muktabar mengecek langsung kedatangan vaksin PMK ketiga yang berjumlah 94 ribu dosis yang diimpor dari Perancis.
“Telah kita saksikan bersama, kita telah menerima tahap ketiga vaksin Penyakit Mulut dan Kuku sejumlah 94 ribu. Vaksin untuk pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak,” ungkapnya.
“Kita akan terus menerus untuk Pemerintah hadir menangani Penyakit Mulut dan Kuku. Vaksin akan didistribusikan ke daerah sesuai prioritas penyebaran untuk digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Usai Al Muktabar mengecek langsung ke gudang pendingin Terminal Kargo 520 Bandara Soekarno-Hatta, vaksin PMK merek Aftopor dari Prancis diterima dalam kondisi baik.
“Pemerintah hadir dan sangat serius untuk menangani Penyakit Mulut Kuku. Kita harap masyarakat tenang, Pemerintah akan menangani dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya kembali menegaskan.
Sejauh ini, lanjut Al Muktabar, Provinsi Banten telah menerima 1.100 dosis dan akan mengajukan kembali 1.100 dosis ke Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Wabah PMK Merebak, Anies Baswedan Datangkan 47 ribu Hewan Ternak Jelang Idul Adha ke Jakarta
“Mayoritas akibat mobilitas ternak menjelang Idul Adha,” jelasnya.
“Untuk tingkat kesembuhan mencapai 36 persen sampai 42 persen,” pungkas Al Muktabar.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Finari Manan mengungkapkan, pengawalan keatangan vaksin PMK merupakan bentuk sinergitas menangani PMK.
“Bentuk sinergitas dan keseriusan dalam menangani PMK. Bergerak bersama untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku,” tegas Finari.
Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia telah mengimpor vaksin PMK sebanyak 3.104.000 dosis. Importasi pertama vaksin PMK mencapai 10 ribu dosis yang tiba pada tanggal 12 Juni 2022 lalu.
Importasi kedua sebanyak 3 juta dosis yang tiba pada tanggal 16 Juni 2022. Importasi ketiga sebanyak 94 ribu dosis yang tiba pada tanggal 3 Juli 2022.
Berita Terkait
-
Remaja 17 Tahun di Cipondoh Dicekoki Miras Lalu Diperkosa, Pelaku Utama Masih Buron!
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Kalah dari Persita Tangerang, Jean-Paul van Gastel Soroti Finishing PSIM Yogyakarta
-
Purbaya Bikin Aturan Baru soal Anggaran OJK, Klaim Tetap Independen
-
Cak Imin Klaim Kemiskinan Ekstrem Indonesia Turun, Kini Tinggal 0,78 Persen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
5 Fakta Baru Tabrakan Maut Pandeglang: Penahanan Penabrak Ditangguhkan hingga Dugaan Sakit
-
Murah Tapi Gak Murahan! 5 Rekomendasi Sepatu Lari Lokal Rp 200 Ribuan untuk Daily Run
-
Update Kecelakaan SDN Sukaratu 5: Polisi Tunggu Gelar Perkara, Pengemudi Tidak Ditahan
-
Dua Pejabat Beda Suara: BPKAD Sebut WFH ASN Tak Hemat APBD, BKPSDM Klaim Efisien
-
Samudra Hindia Barat Lampung hingga Jawa Tengah Rawan Gelombang Tinggi, Cek Daftarnya!