Donasi Rumah Gala Sky Disoal Doddy Sudrajat: Minta Donasi Dikembalikan ke Negara

SuaraBanten.id - Ayah Vanessa Angel, Doddy Sudrajat tak main-main mempermasalahkan donasi rumah untuk Gala Sky Ardiansyah. Doddy Sudrajat bahkan meminta uang yang dibelikan rumah dikembalikan.

Kuasa Hukum Doddy Sudrajat, Djamaludin Koedoeboen mengatakan, donasi rumah Gala Sky tidak dikembalikan kepada donatur.

"Mereka menyarankan donasi itu dikembalikan kepada negara," katanya di kanal Youtube Seleb Oncam News, Jumat (31/12/2021).

Kata Djamaludin, kliennya khawatir, penggalangan dana saat ini bisa membuat Gala Sky Andriansyah menanggung beban di masa depan. Terutama dalam hal psikis dan moral.

Baca Juga: Cassandra Angelie Bertarif Rp 30 Juta, Permohonan Doddy Sudrajat Ditolak Hakim

Tak hanya itu, Doddy Sudrajat merasa tidak dilibatkan dalam aksi penggalangan dana tersebut.

Padahal ternyata, Marissya Icha sebagai penggagas sudah menghubungi keluarga Vanessa Angel lewat sang sepupu, Jeki.

"Saya kira tidak ada masalah, sepanjang kedua pihak berembuk dan mereka sepakati," kata pengacara Doddy Sudrajat.

"Kan yang jadi masalah adalah langkah-langkah yang dilakukan sudah menimbulkan ekses yang begitu luas," imbuh Djamaludin.

Lebih lanjut, Djamaludin menyinggung imbas kegiatan yang menurutnya tak berizin dari pihak Vanessa Angel, Doddy Sudrajat jadi sosok yang disudutkan.

Baca Juga: Marissya Icha Tantang Doddy Sudrajat Laporkan Aksi Galang Dana Lain

"Itu sudah berdampak pada hujatan dan ujaran kebencian yang mengganggu harkat dan martabat klien kami," ucap Djamaludin.

Dalam kesempatan itu, Djamaludin mengungkap aksi penggalangan dana ini tak bedanya sebagai pengemis. Padahal, Doddy Sudrajat merasa mampu untuk merawat sang cucu.

Atas dasar itu, Doddy Sudrajat akhirnya mengambil langkah hukum. Doddy melaporkan Marissya Icha atas pengadaan donasi tersebut.

"Donasi sebagaimana yang dilakukan saudara MI (Marissya Icha), itu belum mempunyai izin hingga saat ini," papar Djamaludin.

Penyidik kemudian melimpahkan perkara donasi ini ke Kementerian Sosial yang dianggap lebih berwenang mengambil tindakan.