SuaraBanten.id - Kritik atas langkah hukum Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mempidanakan buruh yang terobos ruang kerja Gubernur Banten menuai kritik Himpunan Mahasiswa Banten atau (HMB) Jakarta.
Ketua HMB Jakarta, Muhammad Fahri menyinggung soal aksi unjuk rasa buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten beberapa Rabu (22/12/2021) lalu.
Muhammad Fahri mengungkapkan, aksi buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten merupakan dampak dari arogansi Gubernur Banten Wahidin Halim. Kata dia, pernyataan yang dikeluarkan Wahidin Halim menjadi pemantik eskalasi aksi buruh.
Menurutnya, buruh geram dengan ucapan Gubernur Banten yang meminta pihak perusahaan mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai UMP.
Baca Juga: Kritik Wahidin Halim Pidanakan Buruh, Mahasiswa Cilegon Sebut WH Tak Layak Jadi Gubernur
“Menurut saya eskalasi aksi buruh yang terjadi beberapa hari lalu adalah dampak dari ucapan Wahidin Halim itu sendiri. Wahidin Halim selaku Gubernur Banten seharusnya bisa lebih rendah hati menyikapi aksi buruh ini, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi dengan buruh. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan buruh.” kata Fahri, Selasa (28/12/2021).
Ia juga berpandangan aspirasi buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sesuatu yang wajar karena bagian dari hak mereka.
“Saya men-support perjuangan para buruh dalam upaya menaikkan upah. Naiknya upah pekerja secara ekonomi akan menaikkan daya beli masyarakat, jika daya beli masyarakat naik maka ekonomi juga akan tumbuh. DKI Jakarta juga bisa kok menaikkan UMP 5,1 persen. Jadi saya menyarankan Pak Wahidin bisa belajar ke Pak Anies Baswedan dalam merevisi UMP,” lanjut Fahri.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMB Jakarta juga menyikapi tindakan Gubernur Banten yang menuntut buruh ke ranah hukum sebagai catatan kelam sejarah di Banten.
"Saya merasa miris. Miris sekali. Ini sejarah kepemimpinan Provinsi Banten, baru kali ini Gubernur menuntut rakyatnya sendiri sampai ke ranah hukum cuma karena persoalan buruh memperjuangkan hak-haknya," katanya.
Baca Juga: Buruh Terobos Ruang Kerja Gubernur Banten, BEM Nusantara Banten Dikecam Mahasiswa
"Oke bicara hukum adalah profesionalitas, tapi Pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten nyaris tidak ada upaya membangun komunikasi yang baik dengan buruh," sambung Fahri.
Berita Terkait
-
Tukar Pikiran Soal Mitigasi PHK, Dasco Bertemu dengan Pimpinan Organisasi Buruh
-
Ribuan Buruh RI Terancam Terkena Gelombang PHK Jilid Dua Gegara Tarif Trump
-
Polda Banten Akui Mobil Dinas Polisi yang Isi Bensin di SPBU Ciceri Milik SPN
-
Mobil Dinas Polisi Isi Bensin di SPBU Ciceri yang Disegel, Polda Banten Angkat Suara
-
Mobil Dinas Polisi Diduga Isi Bensin di SPBU Ciceri yang Jual Pertamax Oplosan
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Sejarah PT Krakatau Steel yang Diinisiasi Soekarno, Pembangunannya Sempat Mangkrak
-
Korupsi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah, Kadis dan Kabid DLH Tangsel Jadi Tersangka
-
Bisakah STNK Diblokir Ikut Pemutihan Pajak? Polda Banten Jelaskan Syaratnya
-
Enam Warga Padarincang yang Demo Berujung Pembakaran Kandang Ayam Didakwa Pasal Berlapis
-
Gubernur Banten Tetapkan 19 April Jadi Libur PSU Kabupaten Serang