SuaraBanten.id - Politisi Partai Demokrat, Susilawati mengusulkan agar Ibu Kota baru Indonesia dibangun di Papua menghadap ke Laut Asia Selatan Menurutnya, pemimpin harus visioner dalam memikirkan stabilitas negara jangka panjang.
“Jika serius membangun ibukota baru agar Indonesia cepat maju, jangan tanggung-tanggung, langsung saja di Papua menghadap ke laut Asia Pasifik,” kata Susilawati.
“Pemimpin harus visioner maka dampak stabilitas negara stabil dalam jangka panjang,” sambungnya.
Bersama pernyataannya, Susilawati membagikan berita berjudul “Lokasi Ibu Kota Banjir, Pengamat: Ada Kesan Penetapannya Serampangan”.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa terjadinya banjir di lokasi Ibu Kota baru ini memberi kesan bahwa penetapannya sebagai Ibu Kota pengganti Jakarta serampangan. Sebagaimana diketahui, dua desa dan satu Kelurahan di Penajam Paser, Kalimantan Timur terendam banjir.
Dilaporkan bahwa 101 rumah terendam di lokasi wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru oleh Pemerintah.
“Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak dipertanyakan. Ada kesan penetapan lokasi IKN yang baru serampangan,” kata Jamiluddin.
Ia mengatakan, jika di wilayah Penajam Paser banjir, maka patut diduga bahwa pemerintah tidak melakukan studi banding yang komperhensif atau menyeluruh.
“Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Jamiluddin.
“Apalagi salah satu alasan pemindahan IKN karena Jakarta dinilai daerah banjir. Kalau lokasi IKN baru juga banjir, maka pemindahan IKN bukanlah mengatasi masalah banjir,” sambungnya.
Baca Juga: Prajurit TNI Kabur Bawa Sepucuk Senjata, Panglima Andika Perkasa Tegas Instruksikan Ini
Jamiluddin pun menyinggung mengapa pemerintah mau mengeluarkan uang hingga ratusan triliun, jika hanya ingin pindah Ibu Kota dari Jakarta dengan alasan banjir. “Karena itu, niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali. Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar terbebas dari banjir,” kata Jamiluddin.
“Untuk itu, tentu diperlukan studi yang komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan selera seorang penguasa,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Di Depan Presiden Timor Leste, Megawati Ungkap Salju Abadi Papua Bakal Lenyap 3 Tahun Lagi
-
Waspada Provokasi! Tokoh Adat Dorong Masalah Papua Diselesaikan dengan Dialog
-
Walhi Soroti Karhutla Papua Makin Meluas di Tengah Proyek Pangan 2,5 Juta Hektare
-
Walhi Sebut Karhutla di Papua Makin Masif, Banyak Titik Api Berada di Konsesi Food Estate
-
Adriana Elisabet: Separatisme Papua Berawal dari Keluhan yang Tak Direspons Pemerintah
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Tembus Rp189 Miliar! Data PPATK Bongkar Transaksi Judi Daring Warga dan ASN di Lebak
-
Batas Aman BPA Diperketat! BPOM Resmikan Aturan Baru Kemasan Galon Guna Ulang
-
Manfaatkan Situasi Toko Tutup, Kepala Minimarket di Cikande Coba Perkosa Kasir di Gudang
-
Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi
-
Cerita Suara Dentuman Kagetkan Warga Pandeglang: Rumah Hancur Meledak, Penghuni Berhamburan