SuaraBanten.id - Politisi Partai Demokrat, Susilawati mengusulkan agar Ibu Kota baru Indonesia dibangun di Papua menghadap ke Laut Asia Selatan Menurutnya, pemimpin harus visioner dalam memikirkan stabilitas negara jangka panjang.
“Jika serius membangun ibukota baru agar Indonesia cepat maju, jangan tanggung-tanggung, langsung saja di Papua menghadap ke laut Asia Pasifik,” kata Susilawati.
“Pemimpin harus visioner maka dampak stabilitas negara stabil dalam jangka panjang,” sambungnya.
Bersama pernyataannya, Susilawati membagikan berita berjudul “Lokasi Ibu Kota Banjir, Pengamat: Ada Kesan Penetapannya Serampangan”.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa terjadinya banjir di lokasi Ibu Kota baru ini memberi kesan bahwa penetapannya sebagai Ibu Kota pengganti Jakarta serampangan. Sebagaimana diketahui, dua desa dan satu Kelurahan di Penajam Paser, Kalimantan Timur terendam banjir.
Dilaporkan bahwa 101 rumah terendam di lokasi wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru oleh Pemerintah.
“Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak dipertanyakan. Ada kesan penetapan lokasi IKN yang baru serampangan,” kata Jamiluddin.
Ia mengatakan, jika di wilayah Penajam Paser banjir, maka patut diduga bahwa pemerintah tidak melakukan studi banding yang komperhensif atau menyeluruh.
“Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Jamiluddin.
“Apalagi salah satu alasan pemindahan IKN karena Jakarta dinilai daerah banjir. Kalau lokasi IKN baru juga banjir, maka pemindahan IKN bukanlah mengatasi masalah banjir,” sambungnya.
Baca Juga: Prajurit TNI Kabur Bawa Sepucuk Senjata, Panglima Andika Perkasa Tegas Instruksikan Ini
Jamiluddin pun menyinggung mengapa pemerintah mau mengeluarkan uang hingga ratusan triliun, jika hanya ingin pindah Ibu Kota dari Jakarta dengan alasan banjir. “Karena itu, niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali. Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar terbebas dari banjir,” kata Jamiluddin.
“Untuk itu, tentu diperlukan studi yang komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan selera seorang penguasa,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Kementan Tambah Anggaran Pertanian Papua, Total Alokasi 2026 Capai Rp3,2 Triliun
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua
-
Bia dan Kapak Batu: Potret Gagap Modernitas di Balik Adat Pedalaman Papua
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Serbuan Wartawan Bikin Anak Walikota Serang Malu dan Sembunyi Saat Diantar Sekolah
-
Bikin Haru, Cerita Ayah di Serang Ini Rela Bangun Subuh Demi Antar Anak Hari Pertama SD
-
Bingung Cari Uang Nikah, Pemuda 25 Tahun Nekat Tusuk Leher Ojol yang Sedang Tidur di Tangerang
-
Krisis Murid Berujung Merger 3 SDN di Kota Serang: Rombel Dipangkas, 3 Guru Terdepak
-
Imbas Sistem Zonasi dan Krisis Anak Usia Sekolah, 3 SD Negeri di Kota Serang Terpaksa Dimerger