Puluhan Karyawan Geruduk Hotel Marbella, Tuntut Hak Dipenuhi

SuaraBanten.id - Puluhan karyawan Hotel Marbella kembali menyuarakan aspirasinya dengan berunjuk rasa di depan Hotel Marbella di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Sabtu (16/10/2021). Aksi unjuk rasa kali ini adalah aksi keempat sejak Mei 2021.

Dalam aksi tersebut karyawan mempertanyakan status dan hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh pihak menejemen Hotel Marbella.

Masa aksi meminta kejelasan jika di PHK. Diketahui, puluhan pekerja itu sudah dirumahkan sejak awal Pandemi 2020 lalu. Mereka lantas menuntut pihak hotel untuk memberikan kepastian dan membayarkan pesangon sesuai masa kerja masing-masing karyawan.

Yon Sepryanto selaku Ketua DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Serang mengatakan, pihak Hotel Marbella berjanji membayarkan hak karyawan yang tertunda namun dengan mencicilnya selama 4 tahun.

Baca Juga: Tepergok Pecah Kaca Mobil di Kota Serang, Warga Palembang Ditangkap Polisi

“Untuk angka sudah deal tapi termin pembayaran yang belum deal. Pihak Hotel Marbella maunya cicil 4 tahun,” ujar Yon kepada BantenNews.co.id-Jaringan SuaraBanten.id, Sabtu (16/10/2021).

Sementara itu, Zaenal Abidin selaku Wakil Ketua I Bagian Advokasi pada FSP KEP Hotel Marbella menyebutkan, pihak Hotel Marbella sempat menjanjikan untuk memberikan uang hak karyawan yang tertunda yakni sekitar Rp800 juta untuk 80 pekerja dan pemberian pesangon sebesar Rp2,4 miliar.

Namun pembayaran akan dilakukan dicicil selama 4 tahun, para karyawan menolak.

“Dua bulan yang lalu saya dan Pak Ketua bertemu langsung sama owner di Jakarta, yang belum ada kesepakatan tentang termin pembayarannya saja. Mereka menyanggupi dicicil selama 4 tahun. Kita menolak. Sampai sat ini berdemo mereka tidak merespon juga,” ujar Zaenal.

Sebelumnya, pihak Hotel Marbella menggantung nasib para karyawannya yang dirumahkan sejak awal pandemi 2020 hingga sekarang.

Baca Juga: Kondisi Terkini Korban Smackdown Oknum Polisi, Akui Nyeri di Leher dan Kepala

Adapun tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh saat itu, diantaranya adalah kejelasan nasib para karyawan yang dirumahkan mulai dari awal pandemi sampai sekarang. Kemudian sampai saat ini perusahaan masih memakai besaran UMK tahun 2017, para karyawan yang masih bekerja hanya dibayarkan 50 persen dari gaji hingga akhirnya para karyawan tiba-tiba dirumahkan dan hanya dibayar 25 persen dari gaji serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan dari bulan Oktober 2019.