NU dan Muhammadiyah Desak Tangkap Abu Janda, Gus Umar: Buzzer Tak Tersentuh Hukum?

SuaraBanten.id - Pasca belakangan Muhammad Kece dan Yahya Waloni ditangkap, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah desak polisi tangkap Permadi Arya alias Abu Janda.

NU dan Muhammadiyah desak tangkap Abu Janda. Desak polisi tangkap Abu Janda, NU dan Muhammadiyah menganggap Abu Janda meresahkan publik.

Dengan ditangkapnya Abu Janda, dengan demikian polisi diyakini telah menegakkan keadilan.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin meminta polisi bertindak preventif dan responsif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penistaan agama. Mengingat, menurutnya, persoalan tersebut sangat sensitif dan mudah memicu konflik.

Baca Juga: Keras! Muhammadiyah dan NU Kompak Ingin Polisi Penjarakan Abu Janda?

“Polisi harus menjawab tuntutan dari masyarakat untuk menangkap Abu Janda dan Denny Siregar,” ujar Razikin, dikutip dari Hops.id, Senin 30 Agustus 2021.

Lebih jauh, Razikin berpendapat, untuk merajut toleransi keberagamaan di Indonesia, diperlukan ‘biaya’ yang mahal. Itulah mengapa, saat ada yang berusaha merusaknya, maka pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan. Sebab jika tidak, perpecahan bisa saja terjadi.

“Pada titik itu, harus zero toleran terhadap siapapun yang berupaya mengganggu atau mengacak-acaknya. Karena sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus kita tanggung jika terjadi benturan yang berlatar belakang keagamaan.”

“Kami Pemuda Muhammadiyah terus ikut mengambil tanggungjawab dalam menjaga harmonisasi dan keberagaman bangsa kita. Kami juga berharap masyarakat tidak bertindak reaksioner dan tolong percayakan kepada pihak penegak hukum. Sebaliknya pihak kepolisian juga harus menjawab kepercayaan itu dengan bertindak cepat dan adil,” tegasnya.

NU dan Muhammadiyah kompak desak polisi tangkap Abu Janda
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Ia menilai, Indonesia merupakan negara hukum. Tidak ada dan tidak boleh ada individu atau kelompok yang kebal dari aturan tertentu.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Minta Industri Buzzer yang Kontraproduktif dan Provokatif Dihentikan

“Jadi, siapapun yang melanggar hukum dan terbukti bersalah harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk para buzzer yang justru menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang berpotensi memecah belah masyarakat,” tutur Mu’ti.