Jerit Pemilik Warteg ke Jokowi: Ngawur Ini Kebijakan Pusat

SuaraBanten.id - Jerit pemilik warteg ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus digemakan terkait aturan makan 20 menit. Kebijakan tersebut dianggap mempersulit para pelaku usaha Warung Tegal (warteg) dalam pemberlakuannya.

Bahkan pemilik warteg beranggapan ngawur ini kebijakan pusat soal makan 20 menit saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4 ini.

Ketua Umum Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni meminta Jokowi tidak membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat dan pelaku usaha.

Ia menyoroti, kebijakan makan di tempat dengan batasan waktu maksimal 20 menit.

Baca Juga: Aturan Makan 20 Menit di Rumah Makan Jadi Olok-olok, dr Reisa Kasih Jawaban Ilmiah

Mukroni sebut kebijakan itu bikin ruwet pelaku usah. Bahkan, penangangan di lapangan juga akan susah jika pembeli dibatasi waktu makannya 20 menit.

“Pak Jokowi kalau bilang kan ruwet-ruwet. Kita juga ruwet karena kebijakan beliau, yang 20 menit itu kan penanganan di lapangan susah, itung-itungannya bagaimana? Kalau pemerintah anggap kita rakyatnya patuh dan pintar kan tidak perlu dibatasi 20 menit,” ujarnya saat dihubungi dilansir dari Suara.com.

Ia menyarankan, pemerintah seharusnya hanya memperbolehkan warung makan beroperasi lagi, jika taat protokol kesehatan. Sebaliknya, jika tidak taat protokol kesehatan, tidak diperkenankan beroperasi.

“Tapi kalau misalnya 20 menit, apakah mereka akan jaga terus kan ini personal, kan ini TNI masa cuma jaga warteg,” ucap dia.

Mukroni mengklaim, selama ini penularan Covid-19 di warung makan juga sangat minim. Meskipun dia mengakui ada pemilik warteg yang terkena Covid-19.

Baca Juga: PPKM Darurat lalu Level 4, Penumpang Kereta Daop VI Jogja Turun hingga 2.000 Orang

“Ini kan katanya virus delta, ini kan dari India, ini dari asing, saya dapet informasi ada yang meninggal, tapi kan ini ada penyakit bawaan. Terus yang kedua ini pejuang hebat, virus ini tergantung pikiran, kalau pikirannya sehat imunnya kuat, jadi menurut saya ngawur, ini kan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat,” jelas dia.