SuaraBanten.id - Ferdinand Hutahaean yang merupakan mantan Politisi Domokrat angkat suara soal pernyataan Jusuf Kalla terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.
Ferdinand semprot Jusuf Kalla soal usulan lockdown lewat cuitan Twitter, Selasa (27/7/2021).
Jusuf Kalla usulkan lockdown dan beri Rp1 juta perbulan untuk warga tak mampu. Tak sepakat dengan usulan itu, Ferdinand sebut usulan tersebut merupakan pilihan asal bicara.
Ferdinand tanggapi usulan JK setiap keluarga diberi insentif sebesar Rp1 juta tiap bulan.
Kata Ferdinand, syarat yang diusulkan Jusuf Kalla tersebut kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya mematikan.
Baca Juga: Terinfeksi COVID 19, Ibu Hamil Tujuh Bulan Ini Dikabarkan Tak Dilayani RS
Menurutnya, nominal Rp1 juta per keluarga itu nantinya akan menjadi perdebatan di tengah-tengah publik apakah angka itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga selama sebulan atau tidak.
“Lockdown itu pilihan asal bicara. Kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya itu mematikan. 1 Jt/keluarga akan jadi perdebatan cukup atau tidak,” cuit Ferdinand Hutahaean.
Tak hanya itu, Ferdinand juga mempertanyakan soal dampak usulan JK tersebut terhadap perekonomian nasional.
Oleh karenanya, Ferdinand Hutahaean meminta kepada Jusuf Kalla jika ingin menyampaikan sesuatu kepada publik khususnya soal lockdown maka harusnya dikaji terlebih dulu secara mendalam.
“Bagaimana dengan ekonomi Nasional? Menyampaikan sesuatu harusnya dikaji mendalam. Jangan berikan gula kepada yang diabetes,” tuturnya.
Baca Juga: Maria Vania Ungkap Alasan Belum Menikah Meski Usia Sudah 30 Tahun, Ternyata Karena Ini?
Diketahui, pemerintah telah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Kendati demikan, bersamaan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan.
Jusuf Kalla angkat suara soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM hingga 2 Agustur mendatang.
Jusuf Kalla usulkan lockdown, namun warga tak mampu diberi Rp1 juta perbulan.
Bersamaan perpanjangan PPKM mulai 26 Juli lalu, sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan.
Kata Jusuf Kalla, pelonggaran PPK merupakan 'jalan tengah' yang membuat penanganan Covid-19 jadi lebih sulit.
Karenanya, Jusuf Kalla setuju dilakukan pengetatan yang lebih jauh atau lockdown, tetapi dengan satu syarat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) harus berjalan optimal.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla: AI Ubah Total Sistem Pendidikan, Guru Harus Siap
-
JK Sebut AI Bakal Ubah Total Sistem Pendidikan, Guru Siap?
-
Jusuf Kalla: Karena AI, Murid Lebih Pintar dari Guru
-
Muzakir Temui JK di Jakarta: Pastikan Aceh Aman Pasca Pengembalian 4 Pulau
-
Hangat! Pertemuan Wali Nanggroe Aceh dan JK Usai Polemik Pulau Selesai
Tag
Terpopuler
- Eks Pimpinan KPK: Ustaz Khalid Basalamah Bukan Saksi Ahli, Tapi Terlibat Fakta Kuota Haji
- Jahatnya Sepak Bola Indonesia, Dua Pemain Bidikan Persija Ditikung di Menit Akhir
- 5 Rekomendasi Bedak Tahan Air dan Keringat Murah: Anti Luntur Sepanjang Hari
- Klub Impian Masa Kecil Jadi Faktor Jay Idzes Terima Pinangan Aston Villa
- 6 Mobil Bekas 7 Seater Termurah: Nyaman untuk Keluarga, Harga di Bawah Rp 70 Juta
Pilihan
-
Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen, Kantor Sri Mulyani Buka Suara
-
Sering Kesetrum Jadi Kemungkinan Alasan Ade Armando Dapat Jatah Komisaris PLN Nusantara Power
-
Sosok Chasandra Thenu, Selebgram Ambon Akui Dirinya Pemeran Video Viral 1,6 Menit
-
Harga Emas Antam Kembali Longsor, Kini Dibanderol Rp 1.907.000/Gram
-
Azizah Salsha, Istri Pratama Arhan Dihujat Habis-habisan Promosi Piala Presiden 2025
Terkini
-
Kelebihan Bayar Lahan RSUD dan Puspemkab Tangerang Rp26 Miliar Disorot BPK
-
Ekspor Banten di Smester 1 Capai 3,6 Dolar Amerika
-
17 SPBU di Lebak Banten Tak Terdaftar Sebagai 'Wajib Pajak'
-
Kasus Kekerasan Seksual Marak, Wali Kota Tangsel Minta RT Hingga Camat Turun Tangan
-
Ditinggal Kerja ke Arab Saudi, Gadis 9 Tahun di Serang Dicabuli Pacar Sang Ibu