Terapkan PPKM Darurat, Kapolres Cilegon Ancam Pidana Jika Warga Melawan

SuaraBanten.id - Ditengah lonjakan Kasus Covid-19 di Kota Cilegon. Kota Cilegon terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat mulai 3-20 Juli 2021.

Tak tanggung-tanggung Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengaku satgas akan membubarkan kerumunan atau aktifitas warga di Kota Cilegon. Sigit bahkan mengancam pidana jika warga melawan dan mengancam petugas dalam pelaksanaan menerapkan PPKM darurat di Kota Cilegon.

Sigit mengatakan, mulai pukul 00.00 WIB malam ini pihaknya akan menerjunkan pasukan untuk melakukan pembubaran terhadap aktivitas warga di Kota Cilegon.

"Mulai malam ini pukul 00.00 WIB kita akan melaksanakan pembubaran kepada masyarakat yang masih berkerumun, sampai dengan tanggal 20 Juli mendatang," terangnya saat sambutan gelar Apel PPKM Darurat di Cilegon, Jumat (2/6/2021).

Baca Juga: Siap-siap! KTP dan SIM Pelanggar Prokes di Kota Tangerang Bakal Disita Saat PPKM Darurat

Kata dia, pihaknya akan melakukan pemantauan terus menerus selama 24 jam kepada warga yang melakukan kerumunan di tempat-tempat nongkrong dan perbelanjaan lainnya.

"Untuk operasi yustisi nanti, SatpolPP leading sektornya. Kami di polres ada operasi Aman Nusa ada satgas Gakum yang akan melakukan operasi," katanya.

Ditegaskan Sigit, pihaknya tidak akan tanggung-tanggung, tidak akan ada kompromi, dan tidak ada tawar-menawar akan menindak tegas warga yang melakukan perlawanan kepada petugas saat dibubarkan.

"Kita enggak akan tawar menawar lagi nih, jadi yang di pidana siapa, pada saat petugas melakukan operasi masyarakat melawan, mengancam, kemudian ada perintah untuk bubar sebanyak 3 kali, lalu tidak bubar. Kita akan ingatkan ada pasal 218 KUHP," tegasnya.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada Gakum Polres tidak ada tawar menawar, ketika ada masyarakat melawan, videonya ada, saksinya ada segera amankan dan proses," tambahnya.

Baca Juga: Mempercepat Pelacakan Kasus Covid-19, Pemkab Gorontalo Operasikan Mobil Serbaguna

Dikatakan dia, nantinya petugas yang melakukan pembubaran kepada warga yang berkerumun. Petugas akan memberikan imbauan kepada warga sebanyak tiga kali. Jika masih membandel, pihaknya akan mengingatkan bahwa ada ancaman pidana.