SuaraBanten.id - AHY gagal dikudeta Moeldoko. AHY terima kasih ke Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersyukur pemerintah Jokowi menolak KLB Demokrat hasil Deli Serdang.
AHY terima kasih banget ke Presiden Jokowi yang membuktikan hukum ditegakkan dengan adil.
AHY menilai keputusan pemerintah menolak KLB itu adalah kemenangan bukan cuma untuk Partai Demokrat saja tapi juga kehidupan demokrasi di Indonesia.
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak ada dualisme kepengurusan.
KLB Deli Serdang nyata inkonstitusional dan ilegal, apalagi makin ditegaskan oleh keputusan Kemenkumham yang menolak kepengurusan KLB tersebut.
“Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Sekali lagi tidak ada dualisme. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” tegas AHY.
AHY menyampaikan syukur Alhamdulillah dan terima kasih ke sejumlah pihak, salah satunya adalah Presiden Jokowi.
“Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati kami menerima keputusan terseut. Kami bersyukur ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat tapi kehidupan demokrasi di Tanah Air, Alhamdulillah dalam kasus ini hukum ditegakkan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor Partai Demokrat yang disiarkan Kompas TV, Rabu (31/3/2021).
AHY mengucapkan deretan terima kasih kepada jajaran pemerintah yang telah bertindak objektif memutus KLB Demokrat.
Baca Juga: KLB Deli Serdang Ditolak, AHY: Tak Ada Dualisme di Partai Demokrat
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargan setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk tegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya khususnya dalam KLB ilegal dan inkonstitusional,” ujar putra SBY itu.
AHY kemudian menyampaikan terima kasih ke Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran komisioner KPU, jajaran Kemenkumham dan unsur pemerintah lainnya.
Kementerian Hukum dan HAM tolak KLB Demokrat Deli Serdang karena tidak bisa melengkapi syarat pengesahan kepengurusan. Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah membuktikan transparan dan netral dalam memutus persoalan partai politik ini.
Nah setelah mengumumkan pemerintah tolak KLB Demokrat, Menkumham pun menyindir kubu dan pihak yang selama ini menyudutkan pemerintah dala kisruh Partai Demokrat ini. Apa ya kata Menkumham?
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah terbuka dan objektif dalam memutus permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
“Kami sampaikan sejak sejak awal pemerintah bertindak objektif transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini,” tegas Yasonna dalam konferensi pers virtual, Rabu 31 Maret 2021.
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Dituntut 11 Tahun, Mantan Kepala Bank di BSD Hanya Divonis 1 Tahun Penjara
-
Gubernur Andra Soni Sabet KWP Awards 2026, Dinilai Paling Peduli Pendidikan di Banten
-
Skandal Baru First Travel, Oknum Jaksa Diduga Nekat Jual Aset Rumah Barang Bukti Jemaah
-
Drama Penangkapan Mafia Gas Lebak, Pemodal Nyaris Tabrak Polisi Saat Hendak Kabur
-
Jangan Sekadar Formalitas! Wali Kota Cilegon Tegaskan Musrenbang Harus Berdampak