SuaraBanten.id - Wabah Covid-19 tentu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pendapatan, keluarga hingga depresi karena pandemi.
Namun, di tengah situasi yang pelik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang justru menaikkan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran (TA) 2021 hingga Rp41,1 Miliar.
Untuk informasi, tahun 2020 lalu, anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat sudah mencapai Rp38,6 Miliar. Menanggapi hal ini, Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai DPRD tak memiliki sense of crisis.
“DPRD Pandeglang ini enggak punya Sense of Crisis. Anggaran malah makin membengkak, dari tahun lalu. Pada APBD 2020 sebelum datangnya Pandemi COVID-19, anggarannya sebesar Rp.38,6 miliar. Tahun ini malah gila, mereka sengaja menambah anggarannya di tengah kesulitan masyarakat hingga mencapai Rp. 41,1 miliar,” kata Uday kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Ia berpendapat, dengan anggaran sebesar itu, DPRD Pandeglang harusnya mampu menunjukan kinerja yang lebih baik dengan berpihak pada rakyat.
“Rakyat Pandeglang belum melihat apa saja yang diperbuat dari tiga fungsi Dewan. Yang rutin hanya ketok palu dalam penyusunan RAPBD dari eksekutif, sedangkan fungsi kontrol dan legislasi nampak mandul,” ujarnya melansir BantenHits (jaringan Suara.com).
Ditemui terpisah, Ketua HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan menyebut, anggaran perjalanan itu sangat tidak masuk akal dan merupakan pemborosan disaat banyak warga yang tengah bangkit di tengah pandemi.
“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Bikin Kerumunan Seperti Rizieq, Eks FPI: Rakyat Menunggu Keadilan
Berita Terkait
-
Ingatkan Bahaya Tali Masker, Netizen yang Kadung Beli: Jangan Ngadi-ngadi
-
Desa Bulakan, Sentra Batu Bata Merah Kokoh Bertahan di Tengah Pandemi
-
Sepi Pembeli Gegara Covid-19, Dewi Pedagang Kopi Keliling Senang Ada Demo
-
Anggota DPR: Kerumunan di Maumere Bukan Salah Jokowi, Tapi Protokol Istana
-
Cap Go Meh Ditiadakan, Warga Singkawang Diimbau Beribadah di Rumah
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Polemik Panggil Kepala Dinas, Wabup Lebak: Itu Cara Saya Selesaikan Bencana dan Masalah Pasar
-
Bantah Dalih Pujian Bupati, Amir Hamzah Bongkar Perangai Kasar Hasbi di Depan OPD
-
Amir Hamzah Lawan Balik, Sebut Pidato Bupati Lebak Arogan dan Tidak Berpendidikan?
-
Bantah Menghina, Bupati Lebak Dalihkan Sebutan 'Mantan Napi' Sebagai Pujian Prestasi untuk Wakilnya
-
Penyebab Bupati Lebak dan Wakilnya Terlibat Cekcok Terbuka: Singgung Pasal 66 ASN dan Masa Lalu