SuaraBanten.id - Wabah Covid-19 tentu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pendapatan, keluarga hingga depresi karena pandemi.
Namun, di tengah situasi yang pelik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang justru menaikkan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran (TA) 2021 hingga Rp41,1 Miliar.
Untuk informasi, tahun 2020 lalu, anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat sudah mencapai Rp38,6 Miliar. Menanggapi hal ini, Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai DPRD tak memiliki sense of crisis.
“DPRD Pandeglang ini enggak punya Sense of Crisis. Anggaran malah makin membengkak, dari tahun lalu. Pada APBD 2020 sebelum datangnya Pandemi COVID-19, anggarannya sebesar Rp.38,6 miliar. Tahun ini malah gila, mereka sengaja menambah anggarannya di tengah kesulitan masyarakat hingga mencapai Rp. 41,1 miliar,” kata Uday kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Ia berpendapat, dengan anggaran sebesar itu, DPRD Pandeglang harusnya mampu menunjukan kinerja yang lebih baik dengan berpihak pada rakyat.
“Rakyat Pandeglang belum melihat apa saja yang diperbuat dari tiga fungsi Dewan. Yang rutin hanya ketok palu dalam penyusunan RAPBD dari eksekutif, sedangkan fungsi kontrol dan legislasi nampak mandul,” ujarnya melansir BantenHits (jaringan Suara.com).
Ditemui terpisah, Ketua HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan menyebut, anggaran perjalanan itu sangat tidak masuk akal dan merupakan pemborosan disaat banyak warga yang tengah bangkit di tengah pandemi.
“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Bikin Kerumunan Seperti Rizieq, Eks FPI: Rakyat Menunggu Keadilan
Berita Terkait
-
Ingatkan Bahaya Tali Masker, Netizen yang Kadung Beli: Jangan Ngadi-ngadi
-
Desa Bulakan, Sentra Batu Bata Merah Kokoh Bertahan di Tengah Pandemi
-
Sepi Pembeli Gegara Covid-19, Dewi Pedagang Kopi Keliling Senang Ada Demo
-
Anggota DPR: Kerumunan di Maumere Bukan Salah Jokowi, Tapi Protokol Istana
-
Cap Go Meh Ditiadakan, Warga Singkawang Diimbau Beribadah di Rumah
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Tertangkap Basah Maling di Pesawat Rute TaipeiJakarta, WNA China Ditolak Masuk Bandara Soetta
-
Buka Akses Kerja Inklusif, BRI Kembali Gelar Peduli Sahabat Disabilitas
-
Gubernur Banten Bangga Putra Daerah Pandeglang Jadi Kapolri
-
Suyudi Gantikan Listyo Sigit Jadi Kapolri, MFF Syndicate Soroti Tantangan Polri ke Depan
-
Dari Kapolda hingga BNN, Golkar Nilai Ketegasan Komjen Suyudi Sangat Dibutuhkan Polri