SuaraBanten.id - Wabah Covid-19 tentu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pendapatan, keluarga hingga depresi karena pandemi.
Namun, di tengah situasi yang pelik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang justru menaikkan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran (TA) 2021 hingga Rp41,1 Miliar.
Untuk informasi, tahun 2020 lalu, anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat sudah mencapai Rp38,6 Miliar. Menanggapi hal ini, Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai DPRD tak memiliki sense of crisis.
“DPRD Pandeglang ini enggak punya Sense of Crisis. Anggaran malah makin membengkak, dari tahun lalu. Pada APBD 2020 sebelum datangnya Pandemi COVID-19, anggarannya sebesar Rp.38,6 miliar. Tahun ini malah gila, mereka sengaja menambah anggarannya di tengah kesulitan masyarakat hingga mencapai Rp. 41,1 miliar,” kata Uday kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Ia berpendapat, dengan anggaran sebesar itu, DPRD Pandeglang harusnya mampu menunjukan kinerja yang lebih baik dengan berpihak pada rakyat.
“Rakyat Pandeglang belum melihat apa saja yang diperbuat dari tiga fungsi Dewan. Yang rutin hanya ketok palu dalam penyusunan RAPBD dari eksekutif, sedangkan fungsi kontrol dan legislasi nampak mandul,” ujarnya melansir BantenHits (jaringan Suara.com).
Ditemui terpisah, Ketua HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan menyebut, anggaran perjalanan itu sangat tidak masuk akal dan merupakan pemborosan disaat banyak warga yang tengah bangkit di tengah pandemi.
“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Bikin Kerumunan Seperti Rizieq, Eks FPI: Rakyat Menunggu Keadilan
Berita Terkait
-
Ingatkan Bahaya Tali Masker, Netizen yang Kadung Beli: Jangan Ngadi-ngadi
-
Desa Bulakan, Sentra Batu Bata Merah Kokoh Bertahan di Tengah Pandemi
-
Sepi Pembeli Gegara Covid-19, Dewi Pedagang Kopi Keliling Senang Ada Demo
-
Anggota DPR: Kerumunan di Maumere Bukan Salah Jokowi, Tapi Protokol Istana
-
Cap Go Meh Ditiadakan, Warga Singkawang Diimbau Beribadah di Rumah
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Tepis Isu Memisahkan Diri, Sultan Banten ke-18 Tegaskan Komitmen Setia pada NKRI
-
Dari Lomba hingga Tawa, Anak-anak Mauk Belajar Berani di Momen Kemerdekaan
-
Temukan 1.500 Warga Terjebak Grup LGBT Daring, Pemkab Serang Siapkan Langkah Pembinaan
-
Puji Target Defisit Turun di RAPBN 2027, Habib Idrus Tetap Minta Keberpihakan pada Usaha Kecil
-
Sembunyikan Emas Rp63 Miliar di Anus dan Kemaluan, 7 WNA China Ditangkap di Bandara Soetta