SuaraBanten.id - Wabah Covid-19 tentu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pendapatan, keluarga hingga depresi karena pandemi.
Namun, di tengah situasi yang pelik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang justru menaikkan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran (TA) 2021 hingga Rp41,1 Miliar.
Untuk informasi, tahun 2020 lalu, anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat sudah mencapai Rp38,6 Miliar. Menanggapi hal ini, Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai DPRD tak memiliki sense of crisis.
“DPRD Pandeglang ini enggak punya Sense of Crisis. Anggaran malah makin membengkak, dari tahun lalu. Pada APBD 2020 sebelum datangnya Pandemi COVID-19, anggarannya sebesar Rp.38,6 miliar. Tahun ini malah gila, mereka sengaja menambah anggarannya di tengah kesulitan masyarakat hingga mencapai Rp. 41,1 miliar,” kata Uday kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Ia berpendapat, dengan anggaran sebesar itu, DPRD Pandeglang harusnya mampu menunjukan kinerja yang lebih baik dengan berpihak pada rakyat.
“Rakyat Pandeglang belum melihat apa saja yang diperbuat dari tiga fungsi Dewan. Yang rutin hanya ketok palu dalam penyusunan RAPBD dari eksekutif, sedangkan fungsi kontrol dan legislasi nampak mandul,” ujarnya melansir BantenHits (jaringan Suara.com).
Ditemui terpisah, Ketua HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan menyebut, anggaran perjalanan itu sangat tidak masuk akal dan merupakan pemborosan disaat banyak warga yang tengah bangkit di tengah pandemi.
“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Bikin Kerumunan Seperti Rizieq, Eks FPI: Rakyat Menunggu Keadilan
Berita Terkait
-
Ingatkan Bahaya Tali Masker, Netizen yang Kadung Beli: Jangan Ngadi-ngadi
-
Desa Bulakan, Sentra Batu Bata Merah Kokoh Bertahan di Tengah Pandemi
-
Sepi Pembeli Gegara Covid-19, Dewi Pedagang Kopi Keliling Senang Ada Demo
-
Anggota DPR: Kerumunan di Maumere Bukan Salah Jokowi, Tapi Protokol Istana
-
Cap Go Meh Ditiadakan, Warga Singkawang Diimbau Beribadah di Rumah
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
3 Rekomendasi Sepatu Lokal Terbaik Januari 2026, Kualitas Premium Cuma 300 Ribuan
-
Waspada Hantavirus! Banten Pernah Catat 1 Kasus, Pintu Masuk Internasional Dijaga Ketat
-
TV Changhong 32 Inch Garansi Resmi Menjadi Pilihan Terbaik
-
Ratusan Kilometer Tanpa Alas Kaki: Kisah Sarip dan Samid, Kakak Beradik Badui Penjual Madu Odeng
-
Gubernur Banten: RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI yang Sedang Dinonaktifkan