Jokowi Mau Revisi UU ITE, Istana: Demokrasi Tanpa Kritik Seperti Kuburan

SuaraBanten.id - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menganggap kritik penting diterima pemerintah untuk merawat demokrasi sebuah negara. Sebab, menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang jika pemerintah tak mau menerima kritik dari masyarakat. 

Pernyataan itu disampaikan Fadjroel menyusuk wacana Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

"Demokrasi tanpa kritik itu seperti kuburan, sepi dan tidak ada kemajuan," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (19/2/2021). 

Dia mengklaim revisi UU ITE diupayakan pemerintah bisa menampung segala masukan dari masyarakat. Sehingga ketika sudah direvisi nanti, UU ITE dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Wacana Jokowi Revisi UU ITE Dicurigai Hanya Pencitraan

Dia mengatakan pemerintah lebih memilih merevisi ketimbang mencabut pasal karet dalam UU ITE karena menurutnya perlu ada audit ilegal terhadap keseluruhan pasal-pasalnya dan perbaikan pada naskah akademiknya. Selain itu, ia juga menyebut kalau revisi tersebut diupayakan agar masyarakat bisa memberikan masukan. 

"Sehingga yang terbaru nanti kalau terjadi perubahan itu betul-betul menampung semua kritik dan masukan sehingga sesuai dengan prinsip hukum, keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan dan sesuai dengan prinsip konstitusi kita,"  kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semangat awal UU ITE untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun Jokowi meminta agar implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Kepala Negara kemudian meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Pemerintah Klaim Bakal Tampung Masukan Masyarakat untuk Revisi UU ITE

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.