SuaraBanten.id - Sebanyak 10 pejabat eselon di Pemprov Banten dinyatakan Dinas Kesehatan setempat terkonfirmasi positif Covid-19, satu diantaranya meninggal dunia.
Berdasarkan Informasi Bantennews (jaringan Suara.com), berikut nama-nama pejabat yang terpapar Covid-19: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E. Kusmayadi, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Selanjutnya, Gunawan Rusminto. Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Beni Ismail, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nurhana, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Tri Nurtopo, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mahdani.
Kemudian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nana Suryana, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Soerjo Soebiandono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), M Husni Hasan.
Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 di Kota Bogor Tembus 10 Ribu
Dari 10 orang pejabat tersebut dua diantaranya yaitu Kepala BPKAD Rina Dewiyanti dan Kepala Insoektorat E. Kusmayadi sudah bisa beraktivitas normal. Sementara, pejabat yang meninggal akibat terpapar Covid-19 yakni Kepala DLHK, M Husni Hasan.
Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti membenarkan terdapat 10 pejabat eselon II yang terpapar Covid-19.
“Yang (wartawan) tahu siapa? Pak Beni oke, Inspektorat, oke. Pak Tri (Dishub) Oke, Dinsos bu Nurhana. Oke, Bu Rina (BPKAD) Oke, Pak Nana (BPBD). Oke yah, pak Gunawan. Oke, Pak Husni. Oke, terus Pak Mahdani. Oke, satu lagi Pak Doni (Soerjo Soebiandono). Berarti ada 10,” ujar Ati, Kamis (11/2/2021).
Ia juga menjelaskan, ena dari 10 pejabat tersebut dirawat secara intensif sementara sisanya hanya isolasi mandiri di kediaman masing-masing.
“Jadi, kan ketika Pak Gubernur sudah menyatakan kan sudah ada, pejabat saya positif. Ya saya ngga perlu (ngomong) lagi. Gubernurnya yang tertinggi udah ngomong,” sambungnya.
Baca Juga: Ini Jawaban Satgas Covid-19 Soal Mal Buka, Sekolah Belum Semua Saat Pandemi
Perihal terkait banyaknya selon II yang terpapar akibat kebijakan work from home (WFH) yang kurang efektif, menurutnya, WFH akan efektif jika pelakunya bisa dilakukan dengan benar.
Berita Terkait
-
Tunjangan Profesi Guru (TPG) Cair Maret 2025, Cek Syarat untuk ASN dan Non-ASN
-
Tanda Tangan Digital Bisa jadi Pilihan Pegawai ASN dan BUMN saat WFA
-
Kabar Baik dari Apindo untuk Karyawan Swasta! Cek Jadwal Pencairan THR Lebaran 2025
-
Gegara Semua Mau jadi ASN Biar Hidup Enak, Prabowo Bakal Evaluasi Para Birokrat yang Susahkan Rakyat
-
Mundurnya Pengangkatan CPNS dan PPPK Pertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Bos Pelaku Manipulasi Takaran MinyaKita Ditangkap di Karawang
-
Wali Kota Cilegon Bakal Panggil Manajemen PT PDSU, Klarifikasi Kemungkinan PHK Karyawan
-
Terancam PHK Gegera Efisiensi, Puluhan Karyawan PT PDSU Ngadu ke Wali Kota Cilegon
-
Modus Manipulasi Takaran Minyakita di Tangerang, Jual Minyak Pakai Merek Lain
-
PSU Sedot Dana Penanganan Bencana, Bupati Serang Berharap Bantuan BNPB