SuaraBanten.id - Anggota DPR ngamuk tak disambut Wali Kota Cilegon Edi Ariadi saat bagi-bagi bansos Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH). Anggota DPR itu adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mukhlis Sidik.
Mukhlis Sidik marah saat acara Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH) di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (27/1/2021). Acara yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota tersebut sedianya dihadiri Edi Ariadi, namun ternyata diwakilkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Cilegon, Achmad Jubaedi.
Edi Ariadi berhalangan hadir karena bentrok dengan acara Pelantikan Pengurus KONI Kota Cilegon.
“Pemkot Cilegon harusnya paham levering menerima tamu. Bahwa DPR itu ada tiga tingkatan, DPRD kota atau kabupaten, kemudian DPRD tingkat provinsi, dan DPR RI, itu ditingkat nasional, dimana mitra kerja kami Kementerian, karena kami setingkat fungsi eksekutif yang ditetapkan presiden kita, sehingga kalau kami ke daerah, kalau sampai pimpinan daerah tidak hadir, tolong berikan kepada kami jauh hari sebelumnya, karena kami akan menata ulang. Kalau seandainya kita tahu hari ini Walikota ada acara, acara kami yang akan undur,” tandasnya saat membuka sambutan dengan nada kesal.
Dia menyatakan kehadiran Wali Kota penting saat kunjungan kerja Anggota DPR RI. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan kebijakan.
“Agar kami tatkala bicara keputusan ini levelnya akan sama, kami tidak mengecilkan panjenengan, bapak Kadinsos, tapi pasti tatkala kami ditanya sesuatu bapak pasti mandek berbicara, karena kewenangan bapak hanya di dinas sosial, padahal kami butuh kebijakan di level Walikota, ini sebabnya, bukan kami tinggi hati, sama sekali tidak, tapi justru, masing-masing agar bisa melaksanakan kewajiban masing-masing. Mohon maaf ini kami sampaikan agar bapak paham bagaimana levering penerimaan tamu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon Achmad Jubaedi menuturkan bahwa Wali Kota Cilegon Edi Ariadi tidak hadir karena menghadiri acara KONI.
“Mohon maaf bapak-bapak sekalian, Wali Kota Cilegon berhalangan hadir karena secara bersamaan ada acara KONI,” ujar Jubaedi seraya menyatakan pihaknya diminta mewakili acara Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan di Kota Cilegon tersebut.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bansos Covid, KPK Panggil Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus
Berita Terkait
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Sudah Dapat 4 Juta Ha Lahan, Agrinas Akan Buka 400.000 Ha Kebun Sawit Baru
-
Agrinas Palma Buka 20.000 Lowongan Pekerjaan di Perkebunan Sawit Hasil Sitaan Satgas PKH
-
Hafid Abbas Curiga Dana Bansos Tak Dipakai buat MBG demi 'Bagi-bagi Amplop' di Pemilu
-
Heboh Sensus Ekonomi 2026: Ditanya soal Gaji, Warga Parno Naik Pajak?
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban