SuaraBanten.id - DPRD Kota Tangerang mengusulkan penambahan dua rumah sakit di daerah itu. Penambahan rumah sakit dinilai perlu melihat jumlah warga Kota Tangerang yang cukup banyak yakni hampir mencapai 2 juta jiwa.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengatakan, saat ini keberadaan puskesmas memang sudah tinggal beberapa daerah lagi yang belum ada. Namun menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat tidak cukup sampai puskesmas saja.
"Sekarang ada rujukan diarahkannya ke RSUD, di satu sisi RSUD masih tipe B dengan fasilitas yang belum memadai, masih dalam proses (peningkatan akreditasi)," katanya kepada Suara.com.
Menurut dia, semua fraksi DPRD Kota Tangerang menyatakan sepakat untuk dibangunkan kembali minimal dua rumah sakit tipe D di wilayah timur dan barat agar rujukan tidak langsung ke RSUD Kota Tangerang.
Pembangunan itu dinilai bisa memaksimalkan pelayanan RSUD Kota Tangerang yang dinilai belum maksimal.
"Pelayanan di RSUD Kota Tangerang masih sangat keteter, sangat tidak representatif, dan belum bisa mencerminkan pelayanan kesehatan yang maksimal, " ujar dia.
Kata dia, memang ketersediaan rumah sakit swasta sudah banyak. Namun, ia menegaskan keberpihakan pemerintah kota harus kepada masyarakat.
"Kalau ke swasta orang mikirnya 'uang dulu'," ujarnya.
Untuk proses pengajuannya, lanjut Saeroji, dari dewan bisa dilihat dalam rekomendasi fraksi tentang keinginan untuk membangun 2 rumah sakit.
Baca Juga: Covid-19 Masih Tinggi, Kabupaten Tangerang Batalkan Pembelajaran Tatap Muka
"Dimulai pada tahun 2019 pembahasan 2020 itu tapi kemudian di 2020 tidak ada. Kemarin di bahas lagi disampaikan karena banyak keluhan masyarakat dan ternyata 2021 pun belum ada (rencana pembangunan)," jelas Politisi PKS itu.
Dari jumlah penduduk, seharusnya jumlah puluhan rumah sakit swasta di Kota Tangerang bisa mencukupi.
"Tapi yang dipersoalkan tentang bagaimana keberpihakan pemerintah membangun layanan kesehatan bagi masyarakat," katanya lagi.
Saeroji menyayangkan Kota Tangerang masih minim fasilitas kesehatan berupa RSUD. Berkaca di Kota Tangerang Selatan sudah ada 3 RSUD, dan Kabupaten Tangerang sudah ada 4 RSUD.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, usulan akan pembangunan RSUD merupakan rekomendasi dari Komisi II DPRD Kota Tangerang.
"Usulan itu sudah disepakati perwakilan fraksi-fraksi yang tergabung di Komisi II. Dulu pembahasannya di akhir 2019, namun tidak jadi dibuat di 2020 karena anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19," ujar dia.
Berita Terkait
-
Cerita Barista Kopi di Bintaro Usai Jadi Korban Hipnotis
-
Covid-19 Masih Tinggi, Kabupaten Tangerang Batalkan Pembelajaran Tatap Muka
-
Kalina Ocktaranny Dilarikan ke Rumah Sakit, Ini Penyakit yang Dideritanya
-
Alami Sakit Parah, Kalina Oktarini Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Kota Tangsel Mulai Suntik Vaksin COVID-19 Sinovac pada 14 Januari
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
44 Ribu Lobster Ilegal Senilai Rp7,5 Miliar dari Cianjur
-
Krisis BBM Shell: Pesan Haru Karyawan untuk Teman yang Dirumahkan di Tengah Badai Kelangkaan Energi
-
Optimisme Menguat, Investor Global Tingkatkan Proyeksi Harga Saham BBRI
-
BRI Dorong UMKM, Salurkan KUR Rp114,28 Triliun hingga Sentuh 2,5 Juta Debitur
-
PPP Lebak Kembali Usung Mardiono, Pilih Stabilitas di Tengah Isu Evaluasi Partai