Kepada Jajaran Terkait, Mahfud Soal Pilkada: 12 Hari ke Depan Jangan Lengah

SuaraBanten.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak 2020, peserta pilkada, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kondusif hingga Pilkada berlangsung.

"Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang," kata Mahfud saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (23/11/2020).

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPB Doni Monardo, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.

"Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan," ujarnya.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok.

KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat penghitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

"Jadi, jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00-08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00-09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang," papar Arief.

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75-77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, dimana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

Secara virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapan-nya dalam membantu terlaksananya Pilkada Serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

"TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Hadi.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengaklaim angka kasus corona nasional semakin membaik.

Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, dimana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikan, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung ditengah pandemik Covid-19.

Menurutnya tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajaran-nya. Oleh karena itu harus didukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada dibawah Pemda, Polri dan TNI.

"Karena memang situasi Pilkada saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua," ujar Tito. Antara

Baca Juga: Debat Pilkada Pandeglang: Dua Paslon Jualan Program Infrastruktur