Pangdam Jaya Akui Turunkan Baliho Rizieq, FPI: Sama Foto HRS Saja Takut?

SuaraBanten.id - Front Pembela Islam (FPI) merespon keterlibatan TNI dalam menertibkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab di sejumlah titik di Jakarta. Menyusul pernyataan Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengakui memberi perintah kepada anak buahnya untuk mencopot baliho Rizieq.

Pengacara FPI, Aziz Yanuar berpandangan bahwa sikap Pangdam Jaya tersebut justru menodai kehormatan prajurit TNI.

"Lucu TNI mengurusi masalah baliho, itu bukan akan menodai kehormatan prajurit TNI dan bertentangan dengan saptamarga ya?" kata Aziz kepada Suara.com, Jumat (20/11/2020).

Aziz juga menyinggung soal baliho yang bergambarkan Rizieq dengan narasi revolusi akhlak dianggap menakutkan. Terlebih ia pun membandingkan dengan poster-poster yang dipasang oleh aparat keamanan dan tertuliskan soal revolusi mental.

Baca Juga: Mengurai Kronologi Geger Penurunan Baliho Habib Rizieq oleh TNI

"Sama baliho dan fotonya HRS saja takut bangat ya?," ujarnya.

"Jadi revolusi mental balihonya boleh, yang revolusi akhlak tidak boleh? Ini bukan demokrasi namanya tapi otoriter dan tidak adil," ucap dia.

Pencopotan Baliho Rizieq

Akhirnya terjawab siapa orang-orang berbaju loreng yang menertibkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab.

Mereka dari kesatuan TNI. Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah mengonfirmasi.

Baca Juga: Baliho Habib Rizieq Sudah Mau Roboh, Satpol PP DKI: Membahayakan!

Pernyataan Pangdam Jaya setelah apel kesiagaan pasukan bencana di Jakarta, Jumat (20/11/2020), terbilang mengejutkan.

Dia menegaskan kalau dibutuhkan, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizieq.

"Kalau perlu, FPI bubarkan saja. Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Pangdam Jaya.

Pangdam Jaya mengatakan penertiban spanduk dan baliho yang dinilai bermuatan provokatif merupakan perintahnya.

"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," kata Dudung.

Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.