Brigadir TT Terlibat LGBT Ajukan Gugatan, Kuasa Hukum: Dia Korban Kultur

SuaraBanten.id - Tak terima pemecatannnya, anggota Polda Jawa Tengah berinisial Brigadir TT  yang dipecat  karena dugaan perilaku orientasi seksual menyimpang pada Mei 2019 silam kembali ajukan gugatan.

Berdasarkan data yang dihimpun SuaraJawaTengah.id, dalam sidang yang digelar di PTUN Semarang pada (23/5/2019) lalu, ketua majelis hakim telah menerima eksepsi Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai tergugat atas gugatan yang dilayangkan TT.

Ketua Majelis Hakim PTUN Semarang, Panca Yunior Utomo, saat itu mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak gugatan dari TT.

Gugatan TT berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujianto.

Baca Juga: Pemberian Sanksi ke Brigjen EP karena Gabung LGBT Dianggap Menyalahi Aturan

Kuasa hukum Brigadir TT, Aisyah Humaida menyebut, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, sidang sebelumnya belum memasuki pokok perkara. 

"Kita gugat lagi karena pada sidang tahun sebelumnya belum memasuki pembahasan pokok," jelasnya, Selasa (27/10/2020). 

Ia melanjutkan, awalnya, Brigadir TT diperiksa atas laporan telah melakukan pemerasan. Usai diklarifikasi, tuduhan ini tidak terbukti. Namun pemeriksaan terhadap Brigadir TT tetap berlanjut dengan alasan pelanggaran etik.

"Alasan dilanjutkan karena tidak menjaga citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," ucapnya. 

Menurut Aisyah, saat itu dasar pemeriksaan etik kepada Brigadir TT adalah orientasi seksual minoritas yang dianggap menyimpang. Padahal, lanjutnya, orientasi seksual secara spesifik telah diatur dalam internal Polri.

Baca Juga: DPR: Jangan Gunakan Paradigma Budaya Barat dalam Melihat LGBT

"Sudah diatur pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/09),"imbuhnya.