SuaraBanten.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti putusan majelis etik KPK dalam kasus pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri saat ia menggunakan helikopter ketika kunjungan kerja ke daerah.
Pasalnya, sidang etik yang dipimpin oleh Dewan Pengawas KPK itu hanya menjatuhkan sanksi ringan terhadap Firli Bahuri yang terbukti bersalah menggunakan fasilitas helikopter.
"Mengingat secara kasat mata tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan yang diterima Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Kurnia melanjutkan, ICW memiliki lima catatan dalam putusan Dewas KPK yang hanya memberikan surat peringatan terhadap Firli.
Pertama, Dewas KPK menyebut bahwa Firli tak mengetahui pelanggaran yang telah dibuatnya dinilai sangat tidak masuk akal.
Sebagai orang nomor satu di lembaga antirasuah itu harusnya memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
"Apalagi tindakan Firli juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana," ujarnya.
Selanjutnya, Dewas KPK tak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Menurut Kurnia, ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.
Merujuk pada laporan tersebut, pada September tahun 2019 yang lalu KPK mengumumkan bahwa Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewan Pengawas menyebutkan bahwa Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Pakai Helikopter Agar Bisa Ikut Rapat Arahan Jokowi
Ketiga, Dewas KPK dianggap abai dalam melihat bahwa tindakan Firli saat menggunakan moda transportasi helikopter sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan Firli.
"Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian paksa Kompol Rossa Purbo Bekti. Sehingga, pemeriksaan oleh Dewan Pengawas tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif," terangnya.
Keempat, sanski ringan terhadap Firli yang telah diputuskan Dewas KPK dianggap cukup sulit mengangkat reputasi KPK yang kian semakin terpuruk. Menurut Kurnia, sanksi ringan itu bukan tidak mungkin akan jadi preseden bagi pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas pelanggaran sejenis.
"Jika dilihat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, praktis tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri," tuturnya.
Kemudian yang kelima, lemahnya peran Dewas dalam mengawasi etika pimpinan dan pegawai KPK. Menurut Kurnia, Dewas semestinya dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter.
"Dalam putusan atas Firli Bahuri, Dewas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewas berhenti pada pembuktian, bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mundur dari KPK, Febri Diansyah: Kondisi Politik dan Hukum Telah Berubah
-
Firli Bahuri Hanya Dikenai Sanksi Ringan, ICW Pertanyakan Putusan Dewas KPK
-
Ketua KPK Firli Pakai Helikopter Agar Bisa Ikut Rapat Arahan Jokowi
-
Firli Masih Jabat Ketua KPK Meski Divonis Bersalah, MAKI Kecewa!
-
Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Kena Sanksi Teguran
Terpopuler
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
Pilihan
-
Timnas Kena Ghosting! Kuwait Batal Tanding Mendadak, Erick Thohir Sampai Curiga Ada Sabotase
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan dengan Baterai 6000 mAh Terbaru, Awet Berhari-hari
-
'Surat Cinta' Rakyat di Tembok DPR: Dari 'Who Needs Gibran' Sampai 'Gaji Naik, IQ Jongkok'
-
WIKA Akui Lalai Bayar Surat Utang Triliunan, Nasib Investor di Ujung Tanduk?
-
Azizah Salsha Punya Waktu 14 Hari Buat Gagalin Talak Pratama Arhan, Kok Bisa Begitu?
Terkini
-
Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe 2025 Bersama BRI: Promo, Cashback, dan Ratusan UMKM
-
Pelajar SMK di Serang Koma, Diduga Dipukul Helm Oknum Polisi Saat Pembubaran Balap Liar
-
Termasuk Anggota Brimob dan Sekuriti, 6 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka Pengeroyokan di Serang
-
BRI X INDODAX Luncurkan Kartu Debit Impian Para Investor Aset Digital
-
Gaji Anggota DPRD Tangerang Naik? Ini Kata Kholid Ismail