SuaraBanten.id - Persidangan ketiga terdakwa kasus vandalisme oleh kelompok Anarko Sindikalis terus berlanjut.
Dua orang saksi ahli yakni Ahmad Sofyan sebagai saksi Pidana dan Haris Azhar sebagai saksi ahli Hak Asasi Manusia (HAM) turut dihadirkan pada Selasa (25/8/2020).
Tiga terdakwa yakni Riski Rijanto, Rio, dan Rizki disangkakan pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 160 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.
Meski demikian, Ahmad Sofyan menyebut, penggunaan pasal 160 KUHP tidak serta merta dapat digunakan terhadap orang yang menghasut penguasa.
Alasannya, lantaran penghasutan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh penguasa.
"Karena kalau menghasut saja dipidana akan sangat dipengaruhi oleh rezim. Rezim bisa menafsirkan kritik sebagai penghasutan," ujarnya kepada Suara.com.
Ia juga menjelaskan, berkaitan dengan penghasutan dapat merujuk pada putusan MK nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan pasal 160 KUHP harus ditafsirkan sebagai delik materil.
Sehingga, menurutnya, penghasutan tidak dapat dijadikan delik jika tidak timbul kekacauan atau gangguan keamanan dalam lingkup tertentu.
"Dan gangguan keamanan itu harus dibuktikan bahwa akibat dari ucapan itu. Kalau ucapan itu tidak menimbulkan akibat bisa jadi kekacauan itu akibat dari perbuatan yang lain," terangnya.
Baca Juga: Deklarasi KAMI Untuk Kritik Rezim, Rocky Gerung Justru Ajak Jokowi Gabung
Sedangkan penggunaan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 juga mengindikasikan hal serupa. Meskipun, lanjut Ahmad, pasal tersebut sangat riskan karena dianggap uzur.
"Undang-undangnya itu juga digunakan untuk mengatasi kekacauan saat Belanda menguasai Indonesia. Sebetulnya itu pasal-pasal kolonial jadi tidak tepat lagi digunakan untuk alam demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat," jelasnya.
Ahmad juga menyebutkan, penggunaan pasal tersebut juga harus menggunakan takaran ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga terhindar dari unsur subjektifitas.
"Karena ilmu pengetahuan yang bisa menyatakan patut diduga itu bukan menerka-nerka," terangnya.
Saksi ahli lainnya, Hariz Azhar menilai, kasus tersebut tidak berkaitan dengan yang disangkakakn terhadap terdakwa. Menurutnya, yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk ekspresi.
"Karena kasus individual, kalau menurut saya kasus ini harus diputus bebas," tegasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Deklarasi KAMI Untuk Kritik Rezim, Rocky Gerung Justru Ajak Jokowi Gabung
-
Teror di Masjid Toronto Berlanjut, Kaum Muslim Minta Polisi Bertindak
-
Pakaian Adatnya Dipakai, Masyarakatnya Diintimidasi, Apa Kata Komnas HAM?
-
Hukum Menginjak Bendera Merah Putih, Bisa Didenda sampai Rp 500 Juta
-
Profil Amien Rais, Politikus Senior yang Vokal Terhadap Rezim Pemerintah
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang, Andra Soni Bakal Minta Bahlil Cabut Kepmen ESDM
-
Ingatkan Semua Pihak, Gubernur Banten : Jangan Coba-coba Pindahkan Badak Jawa dari TNUK
-
Berpotensi Dongkrak PAD, Wali Kota Cilegon Buka Peluang Konser Besar di Stadion Seruni
-
DPRD Cilegon Minta Pemkot Akomodir 5 Usulan Anggaran Prioritas, Dinilai Bisa Dongkrak PAD
-
5 Waktu Terbaik Berangkat dari Tangerang ke Bandung untuk Menghindari Macet