SuaraBanten.id - Pandemi Covid-19 membuat kewaspadaan terkait keamanan, kebersihan, dan kesehatan tempat wisata dan restoran semakin tinggi. Untuk memastikan sebuah restoran aman dan memenuhi standar kesehatan, pemerintah membuat labelling bernama Indonesia Care (I Do Care).
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf RI Frans Teguh mengatakan agar restoran bisa mendapatkan label ini, ia harus memenuhi '4K' yakni kebersihan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian.
"Untuk mendapatkan Indonesia care labeling, ya tentu konsepnya adalah recognition, kita memastikan restoran tersebut, rumah makan tersebut atau hotel tersebut sudah benar-benar menerapkan indikator atau dimensi dari 4K kebersihan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan," ujar Frans Teguh dalam webinar Indonesia Care, Selasa (25/8/2020).
Indikator ini harus sesuai dengan berbagai protokol kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan hingga prosedur Kemenparekraf.
Nantinya setelah semuanya dipenuhi akan ada tim yang datang memeriksa dan menceklis semua indikator yang sudah ditetapkan.
"Jadi kita verifikasi melalui ceklis kalau dia sudah memenuhi standar dari kemenkes, panduan dari handbook yang dikuatkan, saya kira selayaknya hotel dan rumah makan tersebut akan mendapatkan labeling," jelas Frans.
"Tentu ada mekanismenya, ada bisnis prosesnya, karena kalau kita berikan itu secara elegan dengan kualitas branding yang kuat saya kira menjanjikan promise sebuah trust (kepercayaan konsumen)," lanjutnya.
Dengan keberhasilan mendapatkan labeling ini, maka secara tidak langsung konsumen bisa mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan selama pandemi Covid-19.
Sehingga tidak hanya pihak restoran, tapi juga dijamin oleh pemerintah menjaga masyarakat yang datang agar tidak jadi klaster penularan baru.
Baca Juga: Tertimpa Lemari Es, Seorang Karyawan Restoran Cepat Saji Meninggal
"Sehingga kalau dia punya I Do Care labeling, dipasang di restoran tersebut otomatis orang 'oh iya saya yakin aman', karena ini tidak dibuat-buat, complain dengan protokol dan panduan ini," jelasnya.
Dalam praktiknya, di berbagai pelosok pemerintah juga akan mengerahkan berbagai petugas untuk mengawal program ini, termasuk juga asosiasi restoran dan rumah makan.
"Ada tim verifikator kerjasama teman-teman daerah di PEMDA karena bagaimanapun kami harus memastikan sinergi dengan temnan-teman di daerah atau asosiasi, karena pembinaan penegakkan ini tentu harus juga disesuaikan dengan peraturan dan kondisi di daerah," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kronologi Pelecehan Seksual Influencer Sashfir di Toilet Restoran Steak Senopati
-
Restoran Thailand Lebih Populer di Luar Negeri Dibanding Indonesia, Apa Sebabnya?
-
Apa Itu Omakase? Kenali Konsep Makan ala Jepang Ini dan Cara Menikmatinya
-
Kebakaran Melanda Restoran di Jalan Wijaya Jaksel, 17 Mobil Damkar Dikerahkan
-
Cara Cari Restoran Terdekat untuk Pesan Makanan Online, Jangan Cuma Lihat Rating
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Kokoh Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia, Nilai Merek Tembus USD6,9 Miliar
-
HUT ke-500 Kabupaten Serang, Yanti Mustati Soroti Keberpihakan Pendidikan dan Rakyat
-
Niat Main Futsal Berujung Maut, Polisi Buru Rombongan Pelajar Pembawa Sajam di Tangsel
-
Tunggakan Pajak Mobil Mewah di Banten Capai Rp100 Miliar, Mayoritas di Tangerang Raya
-
Gugatan Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel Bergulir di PTUN, Prosedur Evaluasi BKN Jadi Sorotan