SuaraBanten.id - Kawasan budaya Baduy di Kabupaten Lebak, Banten disarankan jangan ditutup. Hanya saja wisatawan bisa ke sana dengan jumlah terbatas.
Hal itu dikatakan Pengamat pendidikan dan kabudayaan, Ujang Rafiudin. Hal itu menyusul keinginan dari adat Suku Baduy yang mengajukan pencabutan Baduy sebagai destinasi wisata ke Presiden Joko Widodo.
Ujang menilai pengajuan tersebut sangat beralasan, karena mereka mendapatkan mandat dari leluhur untuk melestarikan adat istiadat, kepercayaan, tradisi, alam dan sistem bertani.
“Ini bisa diibaratkan semacam gunung es. Di satu sisi warga Suku Baduy tidak bisa menolak adanya kunjungan, tapi dalam hati kecil mereka ngga setuju,” kata Ujang saat dihubungi BantenNews.co.id (Jaringan Suara.com), Selasa (7/7/2020) kemarin.
Dijelaskan Ujang, pada beberapa literatur disebutkan terdapat sejumlah suku terasing di dunia yang juga meminta perlindungan dari pemerintah. Bahkan, suku-suku tersebut juga meminta daerahnya dihilangkan dari google map.
“Kehadiran pemerintah baik pusat dan daerah sangat penting untuk melestarikan serta melindungi kebudayaan dan adat istiadat. Hal itu juga sebagai manifestasi dan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2017 tentang kebudyaan, juga UU tentang pelestarian kawasan adat,” jelas Ujang.
Meki begitu, mantan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten itu juga berharap surat permohonan pencabutan Baduy sebagai destinasi wisata bukan berarti meniadakan kunjungan.
“Harapannya bukan meniadakan kunjungan tapi lebih kepada pembatasan. Kalau untuk hura-hura, swa foto (selfie) ngapain. Tapi kalau untuk penelitian, pendidikan, nah itu saya lebih setuju,” ujarnya.
“Bayangkan setiap hari ada 100 orang yang datang ke Baduy, dan mereka (hanya) meninggalkan bekas tapak kaki di sana,” sambungnya.
Baca Juga: Tuntutan Warga Baduy agar Dicoret Dari Destinasi Wisata Disebut Tidak Benar
Menurutnya, jika kunjungan ke Baduy tidak dibatasi. Maka tatanan adat istiadat akan tergerus, bahkan bisa hilang.
“Memang betul kunjungan wisatawan akan berkurang. Tapi ininkan untuk menjaga kelestarian budaya. Wajar untuk dibatasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ujang juga mempertanyakan, sejumlah orang yang diberi mandat para kasepuhan Baduy untuk menulis surat ke Presiden.
“Siapa mereka itu? Saya khawatir mereka hanya ingin populer membawa nama Baduy,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ribuan warga Baduy ikuti tradisi Seba 2026
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Kawanan Begal Pembacok Warga Baduy di Jakpus Masih Berkeliaran, Saksi dan CCTV Nihil, Kok Bisa?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban