Bangun Tol Serang-Panimbang di Pandeglang, Pemerintah Utang Rp 1 T ke China

SuaraBanten.id - Pejabat Pembuatan Komitmen (PKK) Tol Serang-Panimbang (Sarpen) III Ibrahim Hasan mengatakan, tender proyek tol seksi Pandeglang akan dilelang pada Februari dan ditargetkan Juli 2020 akan dikerjakan bagian fisik.

Kepastian tersebut disampaikan di tengah belum rampungnya pembebasan lahan.

Menurut Ibrahim, proyek tol di Pandeglang paling akhir dikerjakan dari dua wilayah lain seperti Kabupaten Lebak dan Serang yang ditargetkan rampung tahun 2020 ini. Sementara, kata dia, Tol di Pandeglang ditargetkan bisa rampung di tahun 2021.

"Kami di target akhir 2021, berbeda dengan serang dan Lebak mereka ditarget akhir 2020. Jadi Pandeglang itu diakhiri, kami usahakan ini sudah 70 persen lebih (pembebasan lahan) mudah-mudahan selesai tahun ini," katanya di Pendopo Bupati pada Kamis (9/1/2020).

Baca Juga: Pemprov Banten Percepat Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang

Untuk biaya proyek tol tersebut, pemerintah mengajukan utang kepada China yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun lebih. Namun, Ibrahim belum mendapatkan informasi lebih detail lagi karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan fisik.

"Jadi dari awal belum ada kontraktornya. Anggaran dari loan China mungkin sekitar Rp 1 Triliun lebih kalau enggak salah, saya kurang paham karena itu terkait pisik. (Soal biaya) saya belum data informasi lagi, tapi yang pasti itu loan China," ungkapnya.

Kendati ada lahan yang belum rampung, diakuinya, hal itu karena kendala biaya ganti ruginya, hanya saja harus ada kepemilikan lahan yang sah supaya tidak salah bayar.

Untuk membebaskan lahan tol di Pandeglang sepanjang 24 kilometer itu, pemerintah menyiapkan biaya sebesar Rp 350 miliar.

"Jadi soal pembayaran tidak ada kendala jadi kami siap membayarkan cuman alas hak yang perlu dipastikan agar tidak salah bayar. Rp 350 miliar. Itu sudah ada dananya tinggal dicairkan saja," katanya.

Baca Juga: Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Ditargetkan Kelar 2018

Sebelumnya, progres pembebasan lahan baru mencapai 1.072 bidang atau 71,71 persen dari 1.595 bidang mesti dibebas. Dari ratusan bidang itu rata-rata tanah negara yang belum lepas asetnya.