- Pengembangan kota mandiri berbasis pariwisata perlu diintegrasikan kuat dengan pelaku UMKM lokal untuk dampak ekonomi berkelanjutan.
- Komisi VII DPR mencontohkan PIK 2 sebagai kawasan yang berpotensi mendorong ekonomi lokal melalui kebijakan pro UMKM.
- Penting mendorong UMKM masuk rantai pasok pariwisata, seperti perhotelan, serta menjaga pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
SuaraBanten.id - Pengembangan kota mandiri dengan basis pariwisata dinilai perlu diarahkan agar terintegrasi kuat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Integrasi tersebut dipandang penting untuk memastikan aktivitas pariwisata memberi dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Penilaian itu disampaikan Komisi VII DPR RI saat menyoroti keterpaduan sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif di kawasan perkotaan baru.
Secara umum, ekosistem pariwisata dinilai telah berjalan dan menunjukkan perkembangan, namun masih membutuhkan penguatan agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada segmen usaha tertentu.
Baca Juga:Sukses Tembus Pasar Internasional, Ini Program Gemblengan Pertamina yang Bikin UMK Naik Kelas
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan kawasan wisata di kota mandiri berpotensi menjadi penggerak ekonomi jika diiringi kebijakan yang berpihak pada UMKM skala kecil. Ia mencnontohkam kebijakan tersebut sudah cukup dijalankan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurutnya, pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan destinasi, tetapi juga harus membangun rantai nilai yang inklusif.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana ekosistem pariwisata di PIK 2. Dari paparan dan peninjauan lapangan, ekosistemnya sudah berjalan,” kata Evita dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga simpul perdagangan dan tata niaga. Karena itu, keterlibatan UMKM kecil perlu diperluas melalui penyediaan sentra usaha, kemitraan, dan pembinaan berkelanjutan agar pelaku usaha lokal mampu naik kelas.
Evita mencatat keberadaan UMKM sudah terlihat di sejumlah titik destinasi, namun masih didominasi pelaku usaha menengah.
Baca Juga:BRI Pastikan Pembiayaan UMKM Aman dan Akuntabel Lewat KUR
“UMKM sudah ada, tetapi masih banyak yang kelas menengah. Ke depan perlu disiapkan sentra UMKM agar pelaku usaha kecil benar-benar bisa naik kelas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), ia menegaskan pengembangan kota mandiri harus menghadirkan dampak langsung bagi ekonomi rakyat.
“Kemudahan yang diberikan negara kepada PSN harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” katanya.
Dari sisi hilirisasi produk lokal, Komisi VII mendorong agar UMKM dapat masuk ke rantai pasok sektor pariwisata, termasuk perhotelan. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan serapan produk domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Packaging produk UMKM di sini sudah baik. Ke depan, produk lokal bisa menjadi snack di kamar hotel atau bagian dari layanan pariwisata,” tutur Evita.
Kawasan tersebut juga dipandang berpotensi menjadi etalase promosi pariwisata daerah, termasuk bagi wisatawan transit dari Bandara Soekarno-Hatta. Skema kunjungan singkat dinilai dapat memperluas belanja wisata dan mendorong kunjungan ulang.
Selain aspek ekonomi, DPR menilai penerapan konsep wisata bersih dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu dijaga konsistensinya. Praktik ini dinilai sejalan dengan arahan Prabowo Subianto terkait penguatan tata kelola pariwisata nasional.
