-
Sidang perdana korupsi pembangunan pagar laut Kohod melibatkan empat terdakwa termasuk Kepala dan Sekretaris Desa.
-
Terdakwa didakwa memalsukan sertifikat tanah perairan laut untuk dijual, mencatut nama warga.
-
Para terdakwa menerima uang miliaran Rupiah dari penjualan lahan fiktif dan tidak mengajukan eksepsi.
"Arsin kemudian membuat Surat Nomor: 140.1/16- PS/Khd/Vl/2023 tanggal 14 September 2023 perihal permohonan pendataan SPPT PBB di Desa Kohod tahap 2 yang ditujukan kepada kepala Bapenda Kabupaten Tangerang," sambungnya.
Pada 6 September 2022, para terdakwa bersama Hasbi pergi ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang untuk konsultasi perihal permohoan sertifikat. Di sana mereka bertemu dengan Enjang Tresnawan selaku Kasi Ukur BPN Kabupaten Tangerang dan membahas mengenai batas-batas lokasi tanah yang akan diterbitkan SHM.
Arsin ditengarai menyampaikan keterangan palsu mengenai batas-batas tanah karena objek permohonan itu sebetulnya merupakan perairan laut. Namun permohonan tetap diajukan melalui notaris dan kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Raden Muhammad Lukman Fauzi Parikesit yang letaknya tidak jauh dari kantor BPN Kabupaten Tangerang.
![Petugas gabungan bersama nelayan mengumpulkan bambu dari pembongkaran pagar laut di pesisir laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/4/2025). [ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/17/75912-pagar-laut-tangerang.jpg)
"Walaupun kondisi lahan yang dimohonkan oleh para terdakwa tersebut adalah perairan laut. Namun Kepala BPN Tangerang Joko Susanto memerintahkan saksi Enjang Trisnawan selaku Kasi Pengukuran tetap melakukan verifikasi dan persetujuan atas bidang yang telah diukur oleh KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi Parikesit untuk ditindaklanjuti," ujar Subardi.
Baca Juga:Warga Lebak Demo Usai Jalan Desa Rusak Imbas Pembangunan Tol Serpan, Begini Penjelasan Pihak WIKA
Pada periode Juli hingga September 2024, terdakwa Septian Prasetyo mewakili warga Desa Kohod menjual lahan yang diklaim seolah-olah milik warga kepada PT Cakra Karya Semesta melalui PPJB di hadapan notaris.
Pada Januari 2025, Denny Prasetya memberikan uang sebesar Rp16,5 miliar kepada terdakwa Arsin, dengan kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa Septian selaku penerima kuasa warga.
PT Cakra Karya Semesta kemudian menjual kembali lahan tersebut kepada PT Intan Agung Makmur yang merupakan anak perusahan Agung Sedayu Group seharga Rp39,6 miliar, dan pada Oktober 2024 sertifikat HGB resmi beralih atas nama PT Intan Agung Makmur.
Dari total Rp16,5 miliar, sekitar Rp4 miliar dibagikan kepada warga dengan nominal Rp15 juta per orang, sementara Rp12,5 miliar disimpan oleh Hasbi Nurhamdi untuk kemudian diberikan kepada para terdakwa setelah situasi dianggap kondusif.
“Telah menerima pemberian sejumlah uang dari Hasbi Nurhamdi dengan perincian, Terdakwa Arsin sekitar Rp500 juta rupiah yang diterima secara, terdakwa Ujang Karta Rp85 juta, terdakwa Septian Prasetyo dan terdakwa Chandra Eka Agung Wahyudi masing- masing menerima uang Rp250 juta," terang Subardi.
Baca Juga:Tekan Kasus Tipikor di Banten, Jamintel Siap Terapkan Jaksa Garda Desa se-Indonesia
Atas perbuatannya, keempat terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keempat terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan dari JPU Kejati Banten. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hasanuddin itu pun ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Kontributor : Yandi Sofyan
