Robinsar Tertibkan Aset Pemkot Cilegon, Lelang Kendaraan Dinas di Tengah Efisiensi

SuaraBanten.id - Pemerintah Kota Cilegon atau Pemkot Cilegon bakal melelang kendaraan dinas untuk mengoptimalkan aset daerah di tengah efisiensi anggaran. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cilegon Robinsar.

Lelang kendaraan dinas itu, kata Robinsar, dilakukan pada kendaraan-kendaraan milik Pemkot Cilegon yang sudah tidak layak digunakan.

Wali Kota Cilegon, Robinsar mengatakan, pendataan kendaraan dinas yang tidak layak ini bertujuan akan dilelang agar tidak membebani keuangan daerah.

Pendataan kendaraan dinas tak layak itu dilakukan saat apel kendaraan di Stadion Seruni, Rabu 30 April 2025.

"Kami memliki kebijakan akan melelang mobil dinas yang kondisinya berlebih dan tidak layak pakai agar lebih efisiensi lagi dan juga tidak membebani ke depannya," kata Robinsar, Rabu 30 April 2025.

Wali Kota Cilegon, Robinsar memimpin apel kendaraan dinas di Cilegon, Rabu 30 April 2025. [Hairul Alwan/SuaraBanten.id]

"Ini dalam rangka efisiensi anggaran dan optimalisasi pengelolaan aset (Pemkot Cilegon)," imbuh pria peraih suara terbanyak pada Pileg 2024 lalu itu.

Setelah lebih dari sepekan menggelar apel kendaraan, Robinsar menyebut sekira 21 OPD yang telah didata kendaraannya untuk dilakukan lelang.

Politisi Partai Golongan Karya atau Golkar itu juga menginginkan semua kendaraan tidak layak pakai di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Pemkot Cilegon telah didata.

"Semua OPD ke depan akan dipanggil untuk diapelkan kendarannya, nanti ke depan yang memiliki mobil dinas hanya kepala dinas, kepala bidang dan mobil operasional untuk operasional sehari hari," jelas Ketua Askot PSSI Kota Cilegon itu.

Sementara, Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengungkapkan, pendataan kendaraan yang tidak layak sudah dilakukan sejak 21 April 2025 lalu dan dijadwalkan berakhir pada 8 Mei 2025 mendatang.

Kata Dana, selama 9 hari berjalan telah tercatat sebanyak 52 unit kendaraan tidak layak pakai milik Pemkot Cilegon untuk di lelang.

"Jadi dari tanggal 21 Apil sampai 30 April ini sudah ada 21 OPD. Dan dari 21 OPD itu yang sudah kita data untuk kita lelang, yang tidak terpakai, 52 unit," urai mantan Kepala Dinas Perhubungan itu.

Kata Dana, kondisi kendaraan yang tidak layak dilihat dari beberapa faktor. Diantaranya, dari tahun pembuatan serta kelayakan dan fungsi kendaraan.

"Kita lihat dari tahun pembuatannya, kemudian kita lihat juga kondisi kendaraannya ada yang sudah tidak bisa stater, atau bisa jalan tapi khawatir," ujar Dana.

Selain untuk efisiensi anggaran, lanjut Dana, pada prinsipnya lelang kendaraan ini dilakukan dalam pengelolaan aset daerah untuk mengerek pendapatan lain-lain yang sah dari BMD.