"Nanti ada bidang aset itu, nanti kita akan pantau prosesnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, pihaknya kini telah memproses hilangnya ratusan kendaraan dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya (jadi temuan BPK), kita lagi TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan), sudah kita lakukan penagihan segala macem. Kita upayakan dengan aturannya, kita proses," kata Rina.
Sementara itu, Komisi III DPRD Provinsi Banten, Muhsinin mengatakan, pihak BPKAD sudah sepatutnya melakukan pelacakan terhadap keberadaan ratusan kendaraan dinas tersebut.
Baca Juga:Festival Perahu Naga Peh Cun 2024 Digelar Awal Juni, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!
Menurutnya, alokasi anggaran yang digunakan untuk membeli ratusan kendaraan dinas yang mencapai puluhan miliar tersebut bersumber dari hasil pajak rakyat.
"Itu mah harus dilacak, bagian aset harus kejar itu. Koordinasi dengan Satpol PP biar Satpol PP ada fungsinya. Dikejar dong itu, masa punya masyarakat, uang masyarakat itu belinya," tegas Muhsinin.
Kata Muhsinin, pihaknya akan memanggil BPKAD untuk menanyakan keberadaan ratusan kendaraan dinas yang saat ini dilaporkan hilang tersebut.
"Iya nanti (dipanggil), mau rapat kerja nanti ditanyain. Itu yang belum dikembalikan (kayaknya) yang pensiun," ungkapnya.
Baca Juga:PPDB SMA SMK dan SKh di Banten Dibuka 19 Juni 2024, Begini Cara Daftarnya!
