"Ini semua bermula saat pertemuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami diminta BPKP menjadi pilot project Laboratorium Manajemen Risiko, dan menjadi percontohan nasional. Maka saya menyatakan siap dan langsung melakukan MoU dengan BPKP. Jadi ini atas kesiapan kepala daerah yang didukung oleh Inspektur," katanya.
Helldy menilai, undangan dari Istana Negara ini tidak bisa dianggap enteng sebab hanya daerah yang terpilih saja yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa mendapat undangan.
"Tentu saya bangga dan berharap ini menjadi komitmen bersama agar supaya mengurangi risiko korupsi," katanya. (ADV)
