"Karena kalau dibantah, Pj yang dikirim nggak bagus-bagus amat. Justru mereka orang baru harus menyesuaikan, membaca, adaptasi, ya malah menghambat pembangunan," imbuh Adib.
Dengan kondisi seperti itu, kata Adib, tak heran saat ini muncul sebuah paradigma mengenai upaya pemerintah pusat menggunakan penjabat kepala daerah sebagai kepanjangan tangan untuk memenangkan salah satu kontestan di Pilpres 2024.
Pasalnya, disampaikan Adib, pemerintah pusat bisa dengan mudah mengevaluasi para penjabat kepala daerah selama kurun waktu tiga bulan hingga bisa melakukan pergantian bila memang dirasa kinerjanya kurang maksimal.
"Malah kebalikannya, saya antitesa. Jangan-jangan pemerintah pusat itu menggunakan tangan Pj ini hanya untuk kepentingan politik saja," ungkapnya.
Baca Juga:Sawah di Lebak Banten Tak Bisa Ditanami Padi, Diduga Tercemar Limbah Pengolahan Sawit
Terlebih, diungkapkan Adib, para penjabat kepala daerah diberi tugas pokok untuk menyelesaikan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan mensukseskan Pemilu 2024 sebagai indikator pencapaiannya selama menjabat.
"Pokoknya Pj itu dikasih tugas pokok, stunting, kemiskinan ektrem, inflasi kan itu indikatornya. Kalau di internal guidennya itu. Kalau tidak ada capaian itu, sudah sebenarnya (ada unsur kepentingan politik)," tandasnya.
Kontributor : Yandi Sofyan
