SuaraBanten.id - Politisi Partai Demokrat, Susilawati mengusulkan agar Ibu Kota baru Indonesia dibangun di Papua menghadap ke Laut Asia Selatan Menurutnya, pemimpin harus visioner dalam memikirkan stabilitas negara jangka panjang.
“Jika serius membangun ibukota baru agar Indonesia cepat maju, jangan tanggung-tanggung, langsung saja di Papua menghadap ke laut Asia Pasifik,” kata Susilawati.
“Pemimpin harus visioner maka dampak stabilitas negara stabil dalam jangka panjang,” sambungnya.
Bersama pernyataannya, Susilawati membagikan berita berjudul “Lokasi Ibu Kota Banjir, Pengamat: Ada Kesan Penetapannya Serampangan”.
Baca Juga:Prajurit TNI Kabur Bawa Sepucuk Senjata, Panglima Andika Perkasa Tegas Instruksikan Ini
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa terjadinya banjir di lokasi Ibu Kota baru ini memberi kesan bahwa penetapannya sebagai Ibu Kota pengganti Jakarta serampangan. Sebagaimana diketahui, dua desa dan satu Kelurahan di Penajam Paser, Kalimantan Timur terendam banjir.
Dilaporkan bahwa 101 rumah terendam di lokasi wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru oleh Pemerintah.
“Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak dipertanyakan. Ada kesan penetapan lokasi IKN yang baru serampangan,” kata Jamiluddin.
Ia mengatakan, jika di wilayah Penajam Paser banjir, maka patut diduga bahwa pemerintah tidak melakukan studi banding yang komperhensif atau menyeluruh.
“Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Jamiluddin.
“Apalagi salah satu alasan pemindahan IKN karena Jakarta dinilai daerah banjir. Kalau lokasi IKN baru juga banjir, maka pemindahan IKN bukanlah mengatasi masalah banjir,” sambungnya.
Baca Juga:BMKG: Selama Dua Hari Terjadi 119 Gempa Bumi di Sorong
Jamiluddin pun menyinggung mengapa pemerintah mau mengeluarkan uang hingga ratusan triliun, jika hanya ingin pindah Ibu Kota dari Jakarta dengan alasan banjir. “Karena itu, niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali. Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar terbebas dari banjir,” kata Jamiluddin.
“Untuk itu, tentu diperlukan studi yang komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan selera seorang penguasa,” tambahnya.
